- mhi.co.jp
VIVAnews - Kurang dari 3 bulan lagi jalan berbayar diberlakukan di Jakarta. Cara ini digadang-gadang bisa menekan volume kendaraan yang hilir mudik di jalanan Ibu Kota.
Jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dirancang untuk menggantikan sistem three in one yang dianggap tak lagi efektif mengurangi kemacetan. Dengan kata lain, ERP akan diterapkan di kawasan khusus kendaraan berpenumpang tiga orang itu.
Meski dibilang terlambat, namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan selangkah lebih maju dibanding kota-kota besar di negara lain yang telah dulu menerapkan ERP.
Ahok, sapaan Basuki, mengaku jajarannya sudah mempelajari sistem ERP di berbagai negara, termasuk kelemahan serta kelebihannya. "Sebagai negara yang telat pasang itu, ada baiknya, kita ada loncatan kodoknya," kata Ahok, Kamis, 24 April 2014.
Teknologi lama menggunakan kartu yang dipegang pengemudi mobil untuk memasuki gerbang elektronik dipastikan tak lagi dipakai. ERP di Jakarta akan bekerja menggunakan on board unit (OBU) yang dipasangkan pada mobil.
Alat buatan Swedia itu berfungsi sebagai sensor saat mobil melintasi gerbang ERP. Dalam OBU terdapat voucher berisikan saldo deposit setiap kendaraan. Kata Ahok, teknologi Swedia dipilih karena negara itu memimpin dan memelopori ERP di dunia.
Ketika melintas di jalan berbayar, maka mobil terdeteksi oleh sensor di pintu gerbang. Setiap tersensor, saldo di dalam voucher OBU otomatis berkurang tanpa harus membayar lagi seperti di tol. Dengan begitu, tidak ada lagi antrean yang mengakibatkan macet.
OBU juga menyimpan data tentang kendaraan, mulai dari pemilik, jenis, merek kendaraan dan tahun pembuatan. Sehingga pengawasan terhadap kendaraan melintas di Jakarta lebih mudah. Untuk mendukung itu, Pemprov DKI sudah menggalang kerja sama dengan kepolisian dalam membangun sistem pendataan kendaraan bermotor berbasis elektronik, yaitu electronic registration and identification (ERI).
Sudirman-Thamrin
ERP diujicoba pada Juli mendatang. Sudirman-Thamrin akan menjadi sasaran utama. Di sana akan dipasang gerbang ERP. Ujicoba dilakukan di jalur lambat karena relatif lebih padat.
Nantinya ERP tidak akan berlaku 24 jam. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, mengatakan bahwa jalan berbayar hanya pada jam sibuk. Pagi hari dimulai pukul 6.00 pagi sampai 10.00 WIB. Dan sore puku 16.00-20.00 WIB. "Jadi sangat dinamis dan tergangatung kondisi kepadatan lalu lalu lintas juga," kata Akbar kepada VIVAnews.
Pemprov DKI juga sudah mengatur tarif masuk jalan berbayar. Jika lalu lintas lancar, pengendara dikenakan tarif Rp20 ribu. Namun ketika jalanan macet, pengemudi bisa membayar Rp30 ribu atau beberapa kali lipat. Artinya, semakin tinggi volume kendaraan maka tarif kian mahal.
Jika uji coba berhasil, penerapan ERP akan diperluas. Mobil yang akan masuk ke suatu kawasan akan dibatasi 1.500 mobil per jam. Sehingga akhirnya pengendara kapok tak mau lagi lewat jalan itu. ERP diharapkan bisa menarik pengguna mobil pribadi beralih naik kendaraan umum, salah satunya TransJakarta.
Dalam desain ERP, ada tiga area yang akan menjadi sasaran penerapan sistem tersebut: Area I, Blok M - Stasiun Kota, Jalan Gatot Subrot (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said - Tendean, Tendean - Blok M serta Jalan Asia Afrika - Pejompongan.
Area II, Dukuh Atas - Manggarai - Matraman - Gunung Sahari serta Jatinegara - Kampung Melayu - Casablanca - Jalan Satrio - Tanah Abang.
Area III, Grogol - Roxi - Tomang - Harmoni - Pasar Baru, Cempakaputih - Senen - Gambir, Cawang - Pluit - Tanjungpriok, Cawang - Tanjungpriok, Sunter - Kemayoran.
Pihak swasta yang akan menjalankan sistem ini juga sudah ditentukan. Mereka terdiri dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.
Jalan Panjang ERP di Jakarta
Penerapan jalan berbayar ini bukan tanpa hambatan. Jalan penuh liku ditempuh untuk dapat merealisasikannya. ERP dicetuskan pertama kali di era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Awalnya, ERP ditargetkan mulai berjalan pada 2010. Namun karena tak didukung landasan hukum yang kuat, akhirnya kebijakan itu molor hingga bertahun-tahun. Baru pada Juli 2013 ERP menunjukkan titik terang. ERP diatur dalam payung hukum yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Berbagai opsi mengatasi kemacetan sudah banyak diwacanakan. Sebut saja lalu lintas pelat nomor ganjil dan genap. Tapi, berdasarkan kajian, pilihan yang sudah siap diterapkan DKI adalah ERP. Sistem ini sudah dilaksanakan negara lain yang telah sukses seperti Singapura, Inggris dan Norwegia.
ERP dianggap lebih efektif ketimbang sistem three in one yang membawa dampak sosial di masyarakat, yakni munculnya joki sehingga kemacetan tetap saja terjadi di jalan-jalan protokol.
Pembatasan kendaraan mendesak dilakukan mengingat DKI Jakarta kini tengah mengalami defisit jalan. Ini lantaran pertumbuhan jalan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini luas jalan di Ibu Kota hanya sekitar enam persen dari total luas wilayah.
Pro dan kontra bermunculan menanggapi opsi ERP. Tidak sedikit kalangan yang pesimistis. Sarana transportasi yang belum memadai ditengarai akan menghambat pelaksanaan jalan berbayar.
Tidak Mau Rugi
Soal kegagalan sistem ini sudah dipikirkan masak-masak oleh Wagub Ahok. Karena itulah Pemprov menyerahkan proyek ini kepada swasta sebagai pengelola. Menurut Ahok, cara itu dipilih agar jika terjadi kegagalan, Pemprov DKI tidak rugi.
Sedapat mungkin ERP tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. "Kami tidak mau taruh di APBD, suruh swasta dulu saja. Kalau kami dulu yang kelola, kalau gagal bagaimana. Ini barang baru, tidak jelas kan," ujarnya. Adapun nilai tender proyek ERP bisa sampai Rp2-3 triliun.
Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang siap menjalankan jalan berbayar di Jakarta.
