Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - "Anda belum punya rumah dan ingin membelinya secara kredit? Coba saja ke BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk)." Mungkin, kata-kata itu yang sering didengar dan tak asing lagi di telinga masyarakat. Terutama, saat seseorang sedang mencari masukan atau pendapat untuk memiliki rumah melalui proses kredit kepemilikan rumah (KPR).
Baca Juga :
AHY Wanti-wanti Prabowo Usai Bertemu Cak Imin
Wajar, kalau BTN selalu disebut sebagai bank yang menyediakan KPR. Sebab, sejak dulu bank ini fokus dalam pembiayaan perumahan, khususnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Namun, kini bank yang bercita-cita menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan itu sedang dirundung isu merger atau akan diakuisisi bank lain.
Dengan alasan untuk memperkuat struktur perusahaan perbankan milik negara, guna persiapan menghadapi persaingan internasional di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, saham BTN milik pemerintah rencananya akan dijual ke bank pelat merah lainnya, yaitu PT Bank Mandiri Tbk.
Rencana pelepasan saham pemerintah di BTN itu tertuang dalam surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada direktur utama BTN.
Kementerian BUMN meminta BTN untuk menambahkan agenda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perseroan yang akan digelar pada Mei mendatang.
Adapun penambahan agenda RUPSLB yang diminta, salah satunya adalah persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan.
Seperti diketahui, komposisi pemegang saham BTN saat ini terdiri atas Pemerintah Indonesia sebesar 60,14 persen, badan usaha asing 25,45 persen, dan sisanya terdiri atas perorangan, karyawan, reksa dana, dana pensiun, asuransi, koperasi, dan perseroan terbatas.
Tentunya, rencana akuisisi atau merger tersebut menuai komentar sejumlah kalangan, baik itu pemegang saham maupun para pemangku kepentingan. Dari yang pro aksi korporasi itu, maupun yang dengan tegas menolaknya.
Sebut saja, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja BTN, Satya Wijayantara. Ia menekankan bahwa pihaknya dengan tegas menolak terhadap rencana akuisisi Bank Mandiri terhadap BTN.
Ia mengungkapkan bahwa rencana Kementerian BUMN, melalui menterinya, Dahlan Iskan melupakan historikal didirikannya BTN yang ditetapkan sebagai bank tunggal yang fokus pada pembiayaan rumah bagi MBR.
"Kami menolak akuisisi. BTN tidak mau dijadikan alat eksperimen dan mencari modal kegiatan politik," tambahnya. Satya memperkirakan, jika merger ataupun akuisisi terealisasi akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan BTN.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Eddy Hussy, juga mengatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana aksi korporasi tersebut, mengingat BTN saat ini merupakan satu-satunya bank yang fokus bisnisnya jelas. Yaitu membiayai perumahan, khususnya perumahan bagi MBR.
"Prinsipnya, REI keberatan dan menolak akuisisi BTN dengan bank mana pun," tegas Eddy Hussy, dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVAnews.
BTN, kata Eddy, memiliki sejarah panjang dan sudah terbukti berkomitmen fokus membiayai perumahan. Waktu krisis, BTN tetap menyalurkan kredit dan terbukti tahan banting, karena agunannya tidak susut, berbeda dengan bank lain yang fokusnya berbeda.
REI, dia menambahkan, menilai bahwa akuisisi BTN merupakan langkah mundur negara dalam menyediakan KPR bagi seluruh lapisan masyarakat.
Negara, Eddy melanjutkan, justru membutuhkan banyak bank yang fokus dalam penyaluran KPR, bukan justru mengamputasi bank fokus yang sudah ada. Sebab, jika akuisisi terjadi tidak ada jaminan misi pembiayaan perumahan rakyat akan tetap berjalan.
"Belajar dari pengalaman beberapa bank yang diakuisisi, perannya berangsur-angsur hilang. Anak usaha pasti harus mengikuti maunya perusahaan induk. REI khawatir hal tersebut juga akan terjadi dengan BTN," ujarnya.
Eddy menegaskan, REI mendukung pemerintah yang ingin membesarkan BTN, tetapi tentu tidak mesti dengan langkah akuisisi. Apalagi, oleh bank lain yang misinya jelas berbeda dengan yang saat ini sedang dijalankan BTN.
Rencana pemerintah melakukan pemupukan dana, kata dia, melalui tabungan perumahan (Tapera) juga akan mampu mengatasi, sekaligus bisa membesarkan BTN jika peran tersebut diberikan.
"RUU Tapera sedang digodok pemerintah bersama DPR. Fokus ke sana dulu, jika sudah diundangkan dan operasional akan sangat membantu pembiayaan perumahan," ujar Eddy.
Sebetulnya, lanjut Eddy, dari sisi pengembang, pembiayaan dengan bank mana pun tidak dipersoalkan. Tetapi, infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia di BTN sudah mengerti karakter bisnis yang dijalankan pengembang, khususnya pengembang kecil yang sebagian besar berada di daerah.
"Hubungan pengembang di daerah dengan BTN sangat baik dan profesional. Isu (akuisisi) ini jelas membuat mereka resah, karena BTN selama ini membiayai perumahan di semua kelas, mulai dari rumah sederhana sampai mewah," tutur Eddy.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga meminta kepada pemerintah agar akuisisi BTN oleh Bank Mandiri sebaiknya ditangguhkan.
Usulan ini dilontarkan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan mulai dari peran BTN sebagai bank pembiayaan perumahan hingga pengaruhnya terhadap masyarakat daerah.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur, Senin 21 April 2014, mengatakan bahwa BTN yang bisnis intinya pada pembiayaan perumahan mempunyai peran yang jelas.
Natsir menilai, peran BTN terhadap bisnis perumahan juga berdampak luas kepada perekonomian nasional serta di daerah, khususnya pembiayaan perumahan MBR yang diperkirakan berjumlah hingga 15 juta unit.
"BTN paling siap dan paham, apa Mandiri siap? Program ini dibangun oleh pengusaha daerah yang banyak tersebar di luar Jakarta, sehingga berdampak luas terhadap pergerakan ekonomi di daerah," katanya.
Atas pertimbangan tersebut, Kadin meminta Menteri BUMN agar perbankan bisa lebih fokus. Misalnya, bank yang khusus mengurusi perumahan, bank industri, bank infrastruktur, industri maritim, bank agribisnis, dan lainnya.
"Selama ini, perbankan kita seperti supermarket, banyak produk tidak fokus, akhirnya bersaing tidak sehat. Sementara itu, di Tiongkok saja, ada beberapa bank yang fokus pada sektor tertentu," ujarnya.
Menurut Natsir, kebutuhan perumahan dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945. Untuk itu, pemerintah seharusnya menyiapkan minimal satu bank pemerintah yang siap menampung kebutuhan KPR bagi MBR.
Dia menuturkan, seharusnya dibuatkan juga skema khusus bagi segmen non-bankable dan tidak memikirkan kebutuhan secara umum.
Spesialisasi perbankan, Natsir menambahkan, khususnya untuk perumahan masih diperlukan. Upaya ini, karena pembangunan perumahan skala menengah ke bawah juga banyak berada di luar Jakarta dan dibangun oleh para pengusaha daerah.
"BTN sudah 15 tahun membantu pergerakan ekonomi daerah melalui pembiayaan perumahan. Jika pengembangannya bagus, perbankan khusus perumahan itu juga bisa menjadi bank yang semakin besar seperti yang diharapkan," ujar dia.
Direktur Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, akuisisi ini akan menjadi kontraproduktif bagi perumahan rakyat. Sebab, selama ini BTN yang paling berkontribusi dalam hal penyediaan rumah murah.
"Kalau BTN diakuisisi Bank Mandiri, memangnya ada yang menjamin bisnis intinya akan tetap di perumahan menengah ke bawah seperti saat ini?" tanyanya.
Dengan adanya akuisisi, menurut Ali, fokus BTN akan pecah. Padahal, pangsa pasar fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau dikenal KPR bersubsidi hampir 89 persen dikuasai BTN.
Dia menuturkan, suku bunga kredit pun ditakutkan akan berubah mengikuti suku bunga dari perusahaan induknya. Menurut Ali, hal tersebut merupakan kekhawatiran tersendiri bagi konsumen, terutama mereka yang menggunakan kredit perumahan.
Ali mengaku heran dengan adanya isu akuisisi ini, padahal BTN sejauh ini relatif sehat sehingga proses akuisisi pun tidak mempunyai makna urgensinya.
Dia pun mengatakan bahwa alasan menteri BUMN agar akuisisi ini bisa mengurangi backlog (kekurangan ketersediaan) rumah pun tidak masuk akal. Sebab, BTN tidak mempunyai andil dalam mengurangi backlog.
"Kalau mau bicara soal backlog, ya jangan BTN, tetapi bicara soal kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Perumahan Rakyat," katanya.
Alasan Dahlan
Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan, mengungkapkan alasannya menugaskan Bank Mandiri mengakuisisi BTN, yaitu agar Indonesia bisa memiliki bank pemerintah yang mampu bersaing di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Menurut Dahlan, dari segi bisnis dan aset, Bank Mandiri dinilai bakal mampu menyaingi bank terbesar di Malaysia. "Selama ini, perbankan kita tidak masuk peta internasional. Seolah-olah, kita masih miskin. Selalu bank dari Singapura, Malaysia, dan Thailand yang untung," ujarnya.
Saat ini, ia melanjutkan, BTN terseok-seok dalam mencapai target pemenuhan kredit perumahan bagi rakyat. Dengan akuisisi ini, pemerintah akan memiliki sarana yang lebih besar dan cepat untuk mencapai target tersebut.
"Kan, BTN punya misi mulia mengatasi perumahan rakyat. Antara perlunya rumah dengan kemampuan BTN itu jauh sekali, kita butuh 1,5 juta unit rumah per tahun. Blak-blakan saja, dia (BTN) tidak mampu," kata Dahlan.
Dahlan menambahkan, akuisisi Bank Mandiri terhadap BTN ini masih dalam proses. Namun, dipastikan BTN nanti akan tetap ada dan menjadi anak usaha Bank Mandiri. "Seluruh proses akan kami tempuh," tuturnya.
Selain itu, ia menjamin tidak ada perubahan bunga KPR, seandainya akuisisi jadi dilaksanakan. "Tidak berubah (bunganya). BTN itu kan perbankan perumahan, memberikan bunga kredit yang lebih kecil dari bank umumnya," ujarnya.
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, turut menyambut baik rencana akuisisi Bank Mandiri terhadap BTN. Dengan langkah konsolidasi ini, dinilainya, perbankan Indonesia ditengarai dapat menjadi lebih kuat.
"Itu adalah sesuatu yang memang harus kita dukung. Namun, harus dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan yang sehat," ujar Agus, saat ditemui di Jakarta.
Agus menambahkan, BI tidak bisa merespons lebih lanjut rencana aksi korporasi tersebut. Sebab, otoritas perbankan sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, menyatakan bahwa rencana pemerintah melepas saham di BTN mendapat tanggapan positif dari para praktisi perbankan.
Dalam keterangan tertulisnya, Sigit menjelaskan, aksi bisnis ini merupakan akuisisi, dan bukanlah merger. Karyawan BTN tidak perlu khawatir, sebab akuisisi ini justru akan lebih menguatkan BTN.
Menurut Sigit, akuisisi BTN oleh Bank Mandiri akan menguntungkan kedua bank tersebut. Saat ini, BTN memiliki kekuatan dalam hal penyaluran KPR. Sementara itu, Bank Mandiri di sektor korporasi, sehingga bisa lebih memperluas cakupan bisnisnya.
"Kedua bank tersebut bisa bersinergi dengan sangat bagus dan saling melengkapi satu dengan yang lain," ujarnya.
Sebagai bank dengan fokus KPR, Sigit melanjutkan, BTN selama ini terkendala modal dan sumber pendanaan yang kian terbatas. Kondisi ini tercermin dari tingginya tingkat kredit bermasalah atau loan to deposit ratio (LDR) BTN yang mencapai 104,4 persen di atas ketentuan BI.
Selama 2013, total dana pihak ketiga (DPK) BTN mencapai Rp96,2 triliun, dengan mayoritas yaitu 54,9 persen merupakan dana mahal.
Kendala ini, menurut Sigit, bisa ditutupi Bank Mandiri yang memiliki kekuatan modal dan sumber dana pihak ketiga yang besar. Hingga 2013, Bank Mandiri memiliki modal sebesar Rp82,4 triliun, yang terbesar di antara Bank BUMN lainnya.
Sementara itu, dari total dana pihak ketiga di Bank Mandiri yang mencapai Rp556,3 triliun pada 2013, sekitar Rp359,9 triliun merupakan dana murah.
Untuk itu, ia menambahkan, akuisisi Bank Mandiri terhadap BTN juga akan menguntungkan pemerintah. Dengan melepas saham pemerintah ke bank BUMN, pemerintah akan tetap memiliki kontrol penuh terhadap fungsi dan peran strategis BTN sebagai bank yang fokus mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat.
Sigit menyebutkan, akuisisi BTN oleh Mandiri juga sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia. Khusus untuk bank BUMN, nantinya akan ada satu bank besar yang berskala internasional. "Ini keputusan yang sangat strategis," kata Sigit.
Analis IndoPremier Securities, Stephan Hasjim, dalam riset terbarunya menyatakan, bila akuisisi tersebut bisa terealisasi, BTN dan Bank Mandiri akan sama-sama diuntungkan. Bank Mandiri akan bisa memperluas portofolio kredit ritel, terutama KPR.
Akuisisi ini juga sejalan dengan rencana strategis Bank Mandiri selama lima tahun (2009-2014). Pada periode tersebut, Mandiri menargetkan porsi kredit ritel naik menjadi 40 persen pada 2014. Pada 2013, porsi kredit ritel Bank Mandiri telah mencapai 31 persen.
Penentuan akuisisi Mei
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, menyebut RUPSLB tentang akuisisi BTN oleh Bank Mandiri akan digelar pada pertengahan Mei 2014.
"Progress-nya mempersiapkan RUPSLB tanggal 21 Mei 2014. Untuk mempersiapkan RUPSLB, kami akan finalisasi struktur finansial. Kami akan membantu BUMN, apa yang perlu dijelaskan," tuturnya.
"Kami memastikan dua perusahaan, BTN dan Mandiri bisa mengerti. Kedua jajaran direksi karyawan dikomunikasikan bisa berjalan lancar," kata dia di Jakarta, Selasa 22 April 2014.
Budi mengatakan bahwa bank pelat merah ini tengah mengkaji rencana akuisisi tersebut. Menurut dia, rencana tersebut sudah dikabarkan sejak lama. Tidak disebut sejak kapan ide akuisisi itu dicetuskan.
"Sekarang lagi mengkaji. Kami percaya Kementerian BUMN punya konsep yang mendalam. Sepengetahuan saya, menteri BUMN yang pertama sudah merencanakan konsolidasi BUMN. Jadi, konsolidasi bukan rencana baru. Ini eksekusi rencana lama. Kami sebagai anak mereka, akan menjalankan dengan sebaik-baiknya," ujar dia.
Menurut Budi, kalau rencana akuisisi terlaksana, BTN akan menjadi anak usaha Mandiri. "BTN akan ada sebagai anak usaha Mandiri seperti BSM (Bank Syariah Mandiri)," kata dia.
Budi juga menepis adanya anggapan bahwa PHK terjadi, apabila rencana akuisisi BTN berjalan. "Tidak ada di pikiran kami. Program pengurangan karyawan tidak ada," tegasnya.
Dia mengatakan kalau rencana tersebut berjalan, penyaluran kredit perumahan juga tetap diprogramkan. "FLPP tetap di Mandiri dan BTN," kata dia.
Nantinya, tambah Budi, kepemilikan pemerintah atas 60 persen saham BTN akan berpindah kepada Mandiri. Mandiri pun telah mempersiapkan skema pembiayaan. Namun, Budi enggan menyebutkan sumber dananya.
"Itu bisa dihitung 60 persen kali market capital. Pendanaannya ada dan sedang dikaji. Opsinya sedang dikaji," ujarnya.
Sementara itu, Dahlan Iskan akan terus menyelesaikan proses perizinan akuisisi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. "Teknisnya, saya harus mengurus perizinan. Saya sebagai menteri BUMN harus memiliki program yang baik. Ini masih mengurus prosedurnya," kata dia.
Dahlan menargetkan, proses akuisisi bisa rampung dalam tiga bulan. "Proses akuisisi ini ada yang tiga bulan dan 10 bulan. Saya berharap tiga bulan selesai," kata mantan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara itu.
Kajian Kemenkeu
Sementara itu, Kementerian Keuangan akan mengkaji secara detail kondisi dua bank pelat merah, yaitu Bank Mandiri dan BTN terkait rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri. Surat usulan dari Kementerian BUMN sudah diterima.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri, mengungkapkan, surat tersebut telah didisposisi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ditugasi untuk mengkaji permintaan tersebut.
"Rencana itu, saya baru terima suratnya kemarin, Pak Dahlan punya rencana untuk Mandiri ngambil BTN, kami pelajari dulu skemanya seperti apa nantinya," ujarnya.
Chatib mengungkapkan, kajian yang dilakukan haruslah mendalam. Sebab, rencana akuisisi dua bank pelat merah yang tergolong besar ini bukanlah hal yang kecil.
"Karena BTN kan punya fungsi khusus, tidak seperti bank-bank lain. Yaitu pada pembiayaan perumahan rakyat, jadi formatnya bagaimana kami lihat dulu, soalnya ini kajiannya harus agak lengkap," tambahnya.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto, mengungkapkan, penyatuan Mandiri dan BTN butuh kajian yang mendalam. Mengenai skema penyatuannya pun harus benar-benar dipertimbangkan mana yang terbaik.
"Kalau cerita aksi korporasi sebesar itu bukan menggabungkan Alfamart," tambahnya.
Sebagai pemegang saham pemerintah yang ada di dua bank tersebut, imbuhnya, Kementerian Keuangan memungkinkan mengusulkan beberapa skema baik privatisasi ataupun penggabungan perusahaan yang tidak memerlukan restu DPR.
"Kalau berkaitan dengan adanya saham negara terdilusi, harus ke DPR. Kalau privatisasi konsepnya harus ke DPR. Ada juga aksi korporasi tertentu yang sifatnya bisa di RUPS saja," ungkapnya.
Hadi mengatakan bahwa surat tersebut saat ini baru akan dikaji. Dalam waktu dekat, menurut dia, respons dari Kementerian Keuangan akan dikeluarkan.
Lapor ke OJK
Sementara itu, OJK mengungkapkan bahwa Bank Mandiri dan BTN sudah melapor tentang rencana aksi korporasi dalam waktu dekat. Saat ini, laporan tersebut masih dikaji dan dipelajari OJK.
Ketua Dewan Komisoner OJK, Muliaman D. Hadad, menjelaskan bahwa pada prinsipnya pihaknya sepakat apa pun rencana korporasi yang dilakukan emiten. Sebab, itu terkait proses akuisisi Bank Mandiri terhadap BTN, keduanya bank pemerintah dan OJK jelas mendukung.
Apalagi, dia menambahkan, akuisisi tersebut bertujuan untuk menguatkan sektor keuangan nasional. "Tujuannya harus di dalam rangka memberikan manfaat," ujar Muliaman.
Menurut Muliaman, penguatan perbankan nasional menghadapi MEA 2015 wajib dilakukan. Namun, harus dipastikan lagi hal tersebut merupakan langkah yang tepat.
Kedua bank tersebut, ia melanjutkan, harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan untuk merealisasikan hal tersebut. Laporan ke OJK itu nantinya akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat, prosesnya dapat berjalan dengan baik.
"Pemberitahuan sebagai emiten sudah disampaikan kepada OJK. Saya kira, yang penting kan, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan," kata Muliaman.
Keputusan itu, ia menambahkan, nanti akan dikeluarkan setelah RUPSLB yang akan dilakukan kedua pihak. (art)
Laporan : Romys Binekasri
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
BTN, kata Eddy, memiliki sejarah panjang dan sudah terbukti berkomitmen fokus membiayai perumahan. Waktu krisis, BTN tetap menyalurkan kredit dan terbukti tahan banting, karena agunannya tidak susut, berbeda dengan bank lain yang fokusnya berbeda.
