- VIVAnews/Rohimat Nurbaya
VIVAnews - Pemilu legislatif telah berlalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta partai politik atau gabungan partai politik segera mempersiapkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) periode 2014-2019. Alasannya tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan segera dimulai.
Parpol hanya punya waktu satu bulan. Sebab KPU menetapkan jadwal pendaftaran pasangan calon pada 18 sampai 20 Mei 2014. "Pendaftaran pasangan calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada VIVAnews, Selasa 15 April 2014.
Sebelum masa pendaftaran dimulai, Ferry mengatakan KPU terlebih dulu menetapkan jumlah dukungan perolehan suara dan kursi sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. "Paling sedikit memperoleh kursi DPR 20 persen atau jumlah suara sah paling sedikit 25 persen," ujarnya.
Kata Ferry penentuan jumlah kursi dengan cara mengalikan angka 20 persen dengan jumlah kursi DPR sebanyak 560 kursi. "Sehingga menghasilkan 112 kursi," katanya.
Setelah memenuhi persyaratan, KPU akan menetapkan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 10 Juni 2014. Setelah itu, dilakukan pengambilan nomor urut, penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon kepada publik.
Untuk penyelenggaraan Pilpres, KPU menyiapkan jadwal pemilihan sebanyak dua putaran. Putaran pertama akan digelar pada 9 Juli 2014 dan putaran kedua dijadwalkan pada 9 September 2014. Pemilihan putaran kedua menurut Ferry digelar apabila pada putaran pertama belum ada pasangan calon yang berhasil meraup suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia.
Pada putaran kedua, Ferry mengatakan pasangan calon akan kembali diberi kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka penajaman visi, misi dan program masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu baru dilakukan pemungutan dan penghitungan suara pada 9 September 2014.
"Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014-2019 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014," ujarnya.
Perburuan Mitra Koalisi
Paska pemilu legislatif yang usai digelar Rabu, 9 April 2014 lalu. Sejumlah perhitungan cepat (quick count) oleh berbagai lembaga survei menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berada di posisi tiga besar dalam perolehan suara.
Ketiga partai papan atas tersebut telah memiliki calon presiden (Capres) masing-masing. PDIP dipastikan mengusung Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Partai Golkar mengajukan ketua umumnya Aburizal Bakrie (ARB). Tak mau ketinggalan Partai Gerindra juga menjagokan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai ketua dewan pembina.
Namun, hasil perhitungan cepat juga menunjukkan tidak ada satupun partai yang berhasil menembus angka ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang telah ditetapkan dalam UU sebesar 25 persen jumlah suara nasional dan 20 persen kursi DPR.
Itu sebabnya, usai hasil perhitungan cepat dilakukan, para petinggi partai langsung memulai perburuan untuk mencari mitra koalisi agar dapat mengusung capresnya. Tak terkecuali tiga partai yang berada di urutan teratas.
Capres PDIP, Joko Widodo bergerak cepat menemui para petinggi partai. Mulai dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Hasilnya tak cukup menggembirakan, hanya partai Nasdem yang menyatakan secara terbuka siap berkoalisi dengan PDI-P. Namun gabungan suara dua partai itu memang sudah memenuhi batas aman 25 persen suara nasional.
Lain PDI-P lain Golkar. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar), Hajriyanto Tohari mengatakan partainya tengah berupaya membangun koalisi dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Dengan ketiganya sudah ada kemajuan mengenai pembicaraan untuk membangun koalisi," ujarnya.
Namun menurut Wakil Ketua MPR-RI tersebut belum ada kesepakatan (deal) antara Golkar dengan ketiga partai di atas mengenai koalisi yang akan dibangun menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) pada 9 Juli nanti.
Sementara Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto kian gencar dalam melakukan pendekatan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan pertemuan antara keduanya akan dilangsungkan dalam waktu dekat.
"Dalam waktu 1-2 hari lagi mereka berdua akan bertemu, setelah itu akan diumumkan langsung secara resmi oleh Pak SBY mengenai koalisi," ujar Max.
Max yang juga anggota majelis tinggi partai mengatakan segala pembicaraan maupun pertemuan yang membahas mengenai arah koalisi partainya ke depan dilakukan langsung oleh SBY sebagai ketua umum. Menurutnya segala keputusan mengenai dengan siapa koalisi akan dibangun sepenuhnya ada di tangan SBY. Max juga enggan menjelaskan dengan siapa saja komunikasi politik telah dilakukan termasuk partai mana saja yang telah melakukan pendekatan ke Demokrat.
"Yang jelas perolehan suara kami berdasarkan hasil perhitungan cepat sebesar 9 hingga 10 persen cukup signifikan," katanya.
Tidak hanya ketiga partai papan atas yang bermanuver dalam membangun koalisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga tak ketinggalan mengajukan alternatif koalisi partai-partai Islam dan partai berbasis Islam.
Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal mengatakan jika hasil perolehan suara hasil perhitungan cepat (quick count) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diidentifikasi oleh Refrizal sebagai partai Islam dan berbasis Islam digabungkan maka hasilnya akan lebih besar dibanding perolehan suara partai-partai yang berada di peringkat tiga besar.
Namun Partai Kebangkitan Bangsa sepertinya tidak tertarik dengan kesiapan PKS tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Helmy Faishal Zaini mengatakan pada periode pemerintahan mendatang sangat sulit untuk membentuk poros gugus Islam. Meski demikian, PKB terus membangun komunikasi dengan partai-partai Islam.
"Kalau poros tengah itu sulit ya. Kita komunikasi terus, tapi masih konservatif sekali," ujarnya.
PKB menurut Hilmi lebih memilih untuk berkomunikasi secara intensif dengan PDIP dan Partai Gerindra.
"Ada trend di keduanya sudah masuk tahap finalisasi. Jadi kita masih menunggu perkembangan komunikasi intensif selama 1 hingga 3 hari ke depan," ujar Helmy di Universitas Islam Jakarta, Selasa, 15 April 2014.
PKB menurut Hilmi juga akan menyodorkan empat nama untuk dijadikan calon wakil presiden kepada PDI Perjuangan dan Partai Gerinda. Empat nama tersebut adalah Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Rhoma Irama. (eh)
