Saat Masyarakat Makin Tak Puas Kinerja Ekonomi Pemerintah

Rapat Paripurna Kabinet
Sumber :
  • ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews -
Rusia Sebut AS Buru-buru Tuduh ISIS Atas Serangan Gedung Konser di Moskow
Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono selama empat tahun, cukup tinggi.

Ekspansi Perusahaan Musik Terkemuka Asia Tenggara Diresmikan di Indonesia

Survei ini dirilis dengan tema "Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnansi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR" di Hotel Morrisey, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2013.
Penampilan Makin Sopan, Nikita Mirzani Ternyata Diawasi Rizky Irmansyah


Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2.010 responden di 33 provinsi pada 13-23 September 2013. Margin of error survei itu +/- 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Manajer Riset Pol-Tracking Institute, Arya Budi, mengatakan secara umum hanya 40,5 persen masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

"Sebanyak 51 persen tidak puas, dengan rincian 41,5 persen merasa kurang puas, dan 10 persen sangat tidak puas. Sementara sisanya sebesar 8 persen yang menyatakan tidak tahu," kata Arya Budi.

Secara umum, ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Boediono itu disebabkan oleh adanya "wajah ganda" presiden dan para menterinya menjelang Pemilu 2014. Wajah ganda yang dimaksud adalah di satu sisi sebagai pengurus negara, di sisi lain sebagai pengurus partai politik.

Ada 19 kursi atau 55 persen jabatan dalam kabinet yang merupakan anggota partai politik. Dari 19 menteri itu, 4 orang di antaranya adalah ketua umum partai, yaitu Muhaimin Iskandar (PKB), Suryadharma Ali (PPP), Hatta Rajasa (PAN), dan Syarief Hassan (Demokrat). Ditambah SBY yang menjadi ketua umum Partai Demokrat. Selain itu, ada 10 menteri dari unsur partai yang turut maju sebagai calon legislatif Pemilu 2014.


"Dengan posisi ganda itulah, konsentrasi para menteri dan presiden menjadi terpecah antara urusan partai dan negara," kata dia.


Ada beberapa bidang yang disurvei. Di antaranya ekonomi, hukum, keamanan, kesehatan dan pendidikan.


Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang ekonomi cukup tinggi, sebesar 71 persen. Sedangkan yang merasa puas sebanyak 21 persen. Sebanyak 7 persen menjawab tidak tahu, dan 1 persen memilih tidak menjawab.


"Ketidakpuasan di bidang ekonomi ini tergambar dari persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dalam beberapa bulan terakhir ini," katanya.


Kinerja pemerintah di bidang hukum, jumlah presentase ketidakpuasan masyarakat lebih sedikit ketimbang bidang ekonomi. Sebanyak 24 persen responden mengaku puas, 58 persen merasa tidak puas, 17 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.


"Di bidang ini masyarakat belum melihat hadirnya koordinasi sistematik dan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menuntaskan berbagai skandal korupsi. Isu korupsi yang melibatkan pejabat negara menjadi domain paling krusial yang membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang hukum," kata dia.


Kinerja pemerintah di bidang keamanan, tingkat kepuasan dan ketidakpuasan responden berbeda tipis. Ada 41 persen responden yang puas. Responden yang tidak puas sebesar 46 persen, 12 persen responden menjawab tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.


"Masyarakat cukup resah akibat banyak polisi yang terbunuh. Karena polisi sebagai simbol penjamin keamanan seolah jatuh dan lumpuh. Lalu tingkat kriminalitas masih tinggi," kata dia.


Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan ada di angka 48 persen. Yang tidak puas 43 persen, tidak tahu sebesar 8 persen dan 1 persen yang tidak menjawab.


Kepuasan di bidang pendidikan cukup tinggi. Responden yang menilai puas dengan kinerja pemerintahan sebesar 53 persen. Masyarakat yang tidak puas 37 persen, 1 persen tidak tahu, dan 9 persen tidak menjawab.


"Ini disebabkan adanya pendidikan murah dan anggaran pendidikan yang membantu peserta didik yang kurang mampu," kata dia.


Pol-Tracking Institute juga melakukan survei terhadap kinerja para menteri kabinet. ada tiga menteri yang kinerjanya dinilai responden relatif lebih baik ketimbang menteri-menteri lainnya.


"Mereka adalah (Menteri Agama) Suryadharma Ali, (Menteri Koordinator Perekonomian) Hatta Rajasa, dan (Menteri Pemuda dan Olahraga) Roy Suryo," kata Arya Budi.


Suryadharma Ali mendapat persentase kepuasan dari responden sebesar 30,86 persen, Hatta Rajasa 23,01 persen, dan Roy Suryo 21,63 persen. Sementara tiga menteri yang menduduki peringkat terbawah adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini sebesar 9,98 persen, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo sebesar 11,36 persen, dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz sebesar 11,9 persen. [Baca selengkapnya:]


Survei INES: 56,3 persen tak puas

Ketidakpuasan masyarakat juga tercermin dalam survei yang diadakan Indonesia Network Election Survey (INES) yang dirilis Kamis 5 September 2013.


Survei itu dilakukan pada 16 Agustus-30 Agustus 2013. Sampel yang diambil sebanyak 8.280 orang di 33 provinsi. Penarikan sampel menggunakan
stratified random sampling
dengan margin
of error
1,1 persen. 


Sebanyak 56,3 persen responden menyatakan kinerja SBY-Boediono tidak memuaskan terkait pembangunan. 11,4 persen menyatakan kurang puas dan 32,3 persen menyatakan puas.


Sementara itu, 80,2 persen responden mengaku ekonomi rumah tangganya makin sulit di era pemerintahan SBY-Boediono. Sebesar 11,4 persen responden merasa ekonomi rumah tangga biasa saja dan hanya 8,4 persen merasa makin sejahtera.


Masyarakat juga mengeluhkan beberapa persoalan di era pemerintahan SBY-Boediono. Persoalan yang banyak dikeluhkan yakni, susah mencari kerja, sengketa lahan, kerusuhan sosial, pertanian yang tidak didukung, birokrasi pemerintah buruk, pelayanan kesehatan buruk, pendidikan mahal, penyelewengan subsidi BBM, masalah listrik, dan jalan rusak.


Yang mengejutkan, ketika ditanya apakah yang diketahui responden terkait pemerintahan SBY-Boediono. Jawabannya, sebanyak 90,2 persen responden menyebut banyak korupsi. Ada juga yang menganggap pemerintahan SBY-Boediono pro-asing, birokratis, tidak kompak, dan gemar impor bahan makanan.


Apresiasi oleh mayoritas responden hanya terkait stabilitas nasional. Sebanyak 58,3 persen menilai stabilitas nasional di masa pemerintahan SBY-Boediono kondusif, 31,8 persen menilai tidak kondusif dan 9,9 persen biasa saja.


Masukan berharga
Partai Demokrat memberi tanggapan atas survei ini. Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin melihat memang ada penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono.


Namun, banyak yang harus diapresiasi dari pemerintahan SBY-Boediono. Khususnya dalam penindakan pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang dekat lingkaran kekuasaan.


"Masa lalu, dekat kekuasaan untouchable. Ini artinya orang dekat dengan kekuasaan tidak lagi
untouchable
," katanya. "Kami buktikan beberapa tokoh di partai kami, ternyata mereka terjangkau hukum."


Dalam bidang ekonomi, anggota Komisi III itu melihat, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjanjikan iklim investasinya. Yang perlu dievaluasi, kata dia, masalah perizinan investasi di daerah-daerah.


"Justru dengan otonomi daerah, birokrasi jadi makin sulit. Ada oknum kepala daerah, harusnya lebih mudah, tapi malah mempersulit dan menyulitkan investor masuk. Pandangan pihak luar dari sisi ekonomi sudah cukup baik. Tapi masih harus ada penyempurnaan-penyempurnaan," tuturnya.


"Survei ini akan digunakan untuk mendorong pemerintahan yang lebih baik dan itu menjadi masukan yang berharga," Didi menambahkan.


Sementara Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat memilih tidak mau menanggapi hasil survei Pol-Tracking Institute. "Itu kan hasil survei,
nggak
perlu ditanggapi lah," kata dia.


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya