Senat Sepakati Plafon Utang, AS Selamat dari Default?

Gedung Putih di Washington
Sumber :
  • Reuters/Jason Reed

VIVAnews - Pemerintah Amerika Serikat diperkirakan selamat dari ancaman gagal bayar (default), setelah Pemimpin mayoritas Senat, Harry Reid dan Pemimpin minoritas, Mitch McConnell, akhirnya mengumumkan kesepakatan pada Rabu, 16 Oktober 2013.

Todung Mulya Lubis Ungkap Alasan Sri Mulyani Hingga Risma Dihadiri di Sidang MK

Kesepakatan diperoleh jelang menit-menit terakhir pencapaian batas utang maksimum US$16,7 triliun pada Kamis 17 Oktober 2013. Kedua kubu, Demokrat dan Republik, mencapai kompromi untuk menaikkan batas utang hingga 7 Februari 2014.

Kesepakatan itu juga diharapkan dapat mengakhiri penghentian (shutdown) layanan pemerintah untuk sementara yang sudah berlangsung selama 16 hari.

Seperti dikutip dari Washington Post, kesepakatan ini menghindari perubahan besar pada Undang-Undang tentang Kesehatan Terjangkau yang digagas Presiden AS Barack Obama.

Pencapaian kompromi ini juga menunjukkan kemenangan besar bagi Demokrat, sekaligus penolakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dari Partai Republik, yang selama beberapa pekan menggunakan ancaman shutdown dan perubahan dalam undang-undang kesehatan sebagai senjata politiknya.

Melalui kesepakatan itu, layanan pemerintah dapat dibuka kembali, dan ratusan ribu karyawan federal akan kembali bekerja. Kesepakatan itu juga berarti bahwa Departemen Keuangan dapat terus meminjam uang untuk membayar tagihan kepada pemerintah.

"Setelah beberapa pekan dihabiskan untuk saling berhadapan dan berseberangan pendapat, yang memicu negara pada jurang bencana, akhirnya lawan politik mengesampingkan perbedaan dan perselisihan," kata Reid.

"Apa yang kami lakukan adalah mengirim pesan kepada warga Amerika, dan setiap warga negara di dunia, bahwa Amerika Serikat akan memenuhi kewajibannya," tuturnya.

Selain menaikkan ambang batas utang yang mencapai US$16,7 triliun, pemerintah akan mendapatkan pendanaan hingga 15 Januari 2014. Situasi itu juga akan menunda ancaman shutdown berikutnya hingga setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Selanjutnya, akan dibentuk sebuah komite konferensi untuk menuntaskan masalah anggaran yang lebih luas. Seperti rencana untuk mengganti pemotongan anggaran instansi dengan "dana cadangan" lainnya.

Dalam konsesi kecil, Partai Republik mendapat tambahan "jaminan" untuk memastikan bahwa warga yang menerima subsidi untuk membeli asuransi kesehatan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

"Republik tetap bertekad untuk mencabut Undang-Undang tentang Kesehatan Terjangkau," kata McConnell saat mengumumkan kesepakatan bersama Reid.

Respon Han So Hee Soal Reaksi Hyeri: Memang Lucu Pacaran Setelah Putus?

DPR yang dikuasai Partai Republik sebelumnya telah meloloskan RUU anggaran agar pemerintahan tetap berjalan. Namun, DPR mensyaratkan, RUU tersebut dapat dijalankan, bila pendanaan terkait Undang-Undang tentang Kesehatan Terjangkau atau Affordable Care Act dicabut.

Undang-Undang Kesehatan Terjangkau yang dikenal dengan ObamaCare itu telah disahkan pada 2010 dan merupakan gagasan Presiden AS, Barack Obama, yang berasal dari Partai Demokrat.

"Tapi, untuk saat ini, yang kami harapkan dulu adalah membuka kembali layanan pemerintah dan menghindari default," ujarnya.

Juru Bicara Gedung Putih, Jay Carney, menyambut baik kompromi kedua kubu tersebut. "Presiden memuji Pemimpin Mayoritas Senat Reid dan Pemimpin Minoritas McConnell untuk bekerja sama mencapai kompromi dan mendorong Kongres bertindak cepat untuk mengakhiri shutdown," ujarnya.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Reid mengatakan, pemimpin Senat dan DPR akan menunjuk wakil mereka untuk sebuah komite konferensi yang akan menetapkan anggaran negara untuk jangka panjang guna kesinambungan fiskal.

Pesan Widodo Untuk Pemain Arema FC Usai Kalah Dari Rival 

Jalan menuju kompromi
Sinyal kesepakatan kedua kubu terkait kenaikan plafon utang untuk mencegah memburuknya kredibilitas Negeri Paman Sam itu sebenarnya sudah santer terdengar sejak Senin lalu.

Saat itu, Senat kembali berunding, yang hasilnya diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan dampak buruk yang dapat merugikan perekonomian global.

Stasiun berita Channel News Asia, Selasa 15 Oktober 2013, sempat melansir awal mula kabar baik itu setelah Pemimpin Partai Demokrat di Senat, Harry Reid, bertemu dengan lawannya dari Partai Republik, Mitch McConnell.

Saat itu, Reid mengatakan, kesepakatan memang belum dicapai, tetapi sebuah kemajuan besar sudah diraih dari pembicaraan yang dilakukan pada Senin lalu.

"Saya sangat optimistis, kami akan mencapai sebuah kesepakatan untuk mengembalikan situasi fiskal di negeri ini ke arah yang benar," ungkap Reid.

Pernyataan serupa juga diungkapkan McConnell. Dia optimistis akan tercapai sebuah hasil positif yang dapat diterima kedua pihak.

Komentar kedua kubu yang berseteru itu merupakan pernyataan pertama paling tegas yang pernah mereka keluarkan. Kedua pihak berniat mengakhiri krisis politik yang telah memasuki pekan ketiga yang telah mencoreng citra AS
di dunia internasional.

Menurut sumber yang dikutip Reuters, salah satu poin kesepakatan yang didiskusikan kedua pihak adalah terkait kenaikan batas ambang utang. Selain itu, kegiatan operasional pemerintah akan didanai hingga pertengahan Januari 2014.

Sementara itu, rencana pemotongan anggaran belanja domestik dan militer yang dikenal dengan istilah "sequester" akan berjalan efektif mulai Maret tahun depan.

Upaya untuk mencapai titik temu antara kedua kubu itu pun makin kuat pada Rabu. Saat itu, perkembangan baru menunjukkan kesepakatan "dikabarkan" semakin dekat. Paling tidak untuk menutupi kebutuhan pinjaman dana hingga pertengahan Februari 2014.

Seperti dikutip dari CNBC, Rabu 16 Oktober 2013, para pemimpin Senat mengatakan, mereka mendekati kesepakatan untuk membuka kembali layanan pemerintahan yang dihentikan sementara dan pembicaraan terkait kenaikan plafon utang sebelum batas waktu Kamis.

Pemimpin Mayoritas Senat, Harry Reid dan Pemimpin Minoritas Mitch McConnell, kembali memulai negosiasi. "Kami membuat kemajuan yang baik," kata Senator Dick Durbin, setelah keluar dari ruangan Reid pada Selasa malam waktu setempat.

"Pada dasarnya sudah done," kata seorang staf pimpinan Demokrat yang hadir dalam negosiasi itu.

Kemajuan dilaporkan semakin kuat setelah kubu Republik membatalkan pemungutan suara atas Rancangan Undang-Undang tentang anggaran pada Selasa malam, setelah gagal menggalang dukungan dari kaum konservatif.

Pemimpin Partai Republik di DPR urung melakukan pemungutan suara atas rancangan undang-undang anggaran yang telah direvisi itu, setelah melihat bahwa RUU tersebut tidak mendapat cukup dukungan di DPR, dan tak akan lolos di Senat.

Bahkan, Presiden Barack Obama pun sempat mengisyaratkan adanya potensi kehancuran perekonomian AS, jika kompromi gagal dicapai. Dampaknya, pemerintah AS akan memikul status gagal bayar (default).

Peringatan serupa pernah dikeluarkan analis dan pelaku pasar beberapa pekan sebelumnya. Mereka mengingatkan pemerintah AS atas konsekuensi yang akan ditanggung apabila Demokrat dan Republik gagal mencapai kesepakatan untuk menaikkan ambang batas utang.

Bahkan, pemerintah China dan Jepang, yang memiliki obligasi senilai US$2,4 triliun, turut meminta agar Washington segera menuntaskan permasalahan ini. Mereka khawatir, situasi yang berlarut-larut akan turut berpengaruh terhadap perekonomian kedua negara itu.

"AS merupakan perekonomian terbesar di dunia. Kami berharap pemerintah dapat menunjukkan tanggung jawabnya," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.

Menurut data Departemen Keuangan AS, Jepang memegang obligasi pemerintah AS senilai US$1,4 triliun, sedangkan China sebesar US$1,28 triliun.

"Pemerintah AS harus menghindari situasi yang membuat mereka tidak mampu membayar utang-utang mereka. Mereka harus berhati-hati dan menyadari apabila itu terjadi, AS dapat terjerumus ke dalam krisis fiskal," ungkap Menkeu Jepang, Taro Aso, seperti dikutip New York Times.

Menteri Keuangan AS, Jacob Lew, memahami kegusaran berbagai pihak atas situasi perekonomian di negaranya. Dalam pertemuan tahunan dengan Badan Moneter Internasional (IMF), Lew menjanjikan pemerintahannya akan berupaya yang terbaik untuk mencegah terjadinya default.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri, John Kerry, mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi di negaranya saat ini lebih bermuatan politis, akibat gesekan Partai Demokrat dan Republik di Kongres mengenai cara meraup pemasukan negara.

"Saya percaya ini hanya bersifat sementara. Masalah itu akibat kepentingan politik dari sekelompok pihak di lembaga negara," kata Kerry, mantan senator dari Partai Demokrat.

Dia juga menenangkan perhatian publik atas kondisi keuangan negaranya dengan mengatakan bahwa Washington tidak akan membiarkan masalah itu berlarut-larut dan akan kembali kuat.

Kekisruhan soal utang ini sebenarnya sudah terjadi sejak bulan Mei lalu. Saat itu, pemerintah AS sudah mencapai batas ambang utang pada bulan itu, sehingga Depkeu terpaksa membayarkan semua tagihan.

Masalah kian kompleks, karena Kongres tidak juga mencapai satu suara soal anggaran hingga 1 Oktober lalu. Akibatnya, pemerintah terpaksa menghentikan sebagian layanan pemerintahan (shutdown) dan merumahkan ratusan ribu pegawainya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya