FOKUS

"Silakan Buktikan Kalau Ada Politik Uang"

Ada tukang becak menerima uang Rp20 ribuan itu ongkos jasa

ddd
Minggu, 15 September 2013, 22:44 Hadi Suprapto, Tudji Martudji (Surabaya)
VIVAnews - Pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf menang dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 29 Agustus lalu.  Tak berselang lama, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, menetapkan pasangan ini sebagai pemenang dalam rapat pleno rekapitulasi, 7 September.

Soekarwo-Saifullah meraup suara 8,19 juta atau 47,25 persen dari total suara sah. Disusul pasangan Khofifah Indar Parawansa - Herman S Sumawiredja 6,5 juta suara (37,62 persen). Di posisi ketiga adalah pasangan Bambang Dwi Hartono - Said Abdullah dan terakhir Eggi Sudjana - Moch Sihat dengan perolehan masing-masing 12,69 persen dan  2,44 persen.

Hasil ini tak memuaskan para pihak. Kubu Khofifah-Herman menggugat hasil kemenangan itu ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya sederhana, pasangan Soekarwo-Saifullah yang merupakan calon incumbent menerima dana hibah Rp4,1 triliun, bantuan sosial Rp77 miliar, dan dana bantuan keuangan desa Rp193 miliar. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini diduga digunakan untuk politik uang terselubung dalam kampanye lalu.

Jika benar demikian, apa langkah pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf? Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan Gubernur terpilih Jawa Timur Soekarwo.

Anda dinyatakan menang dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Apa komentar Anda?
Saya ingin mengingatkan pada semua pihak, bahwa ini (pemilihan) bukan budaya tanding. Kemenangan ini bukan semata kemenangan saya, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Tapi, ini semua adalah kemenangan seluruh masyarakat Jawa Timur.

Kubu Khofifah-Herman menuding Anda menggunakan dana APBD triliunan rupiah untuk kampanye.  Bagaimana tanggapan Anda?
Silakan kalau ada bukti. Untuk diketahui, kami sudah melakukan urut-urutan kampanye sampai pelaksanaan pemilihan sudah sesuai aturan. Dan, tudingan ada money politic atau saat kampanye yang ditudingkan melibatkan anak-anak. Itu kan tidak terbukti.

Money politic itu tidak ada. Saat pengerahan massa dan ada tukang becak menerima uang Rp20 ribuan itu ongkos jasa. Tukang becak itu kan bekerja, dan harus mendapat ongkos.

Soal tudingan menyalahgunakan jabatan dalam kampanye. Seperti menggunakan fasilitas negara?
Silakan dibuktikan. Kan pihak-pihak yang menuduh harus bisa membuktikan tuduhannya.

Apa yang anda lakukan terkait berbagai tuduhan itu semua?

Ada kuasa hukum. Nanti dia yang melakukan semuanya.
 
Komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi segala persoalan di Jawa Timur?

Sejak awal kami telah bertekad akan ingin wujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakat Jawa Timur. Tentu semua itu diawali lewat pendidikan dan kesehatan yang baik.

Lalu apa langkah Anda untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan?
Saat kami terpilih dulu, pada 2009, data kemiskinan Badan Pusat Statistik itu 16,68 persen. Kemudian turun menjadi 12, 55 persen. Jadi setiap tahun turun lebih dari satu persen. Dan kami menyumbangkan kurang lebih 32 persen terhadap penurunan kemiskinan secara nasional setiap tahun.  Dengan suatu pendekatan baru, yakni orang miskin diajak berbicara untuk merumuskan solusi buat dirinya sendiri.

Untuk periode kepemimpinan selanjutnya, perubahan apa yang Anda tawarkan kepada warga Jawa Timur?
Saya kira yang harus kami seriusi sekarang adalah mengatasi tekanan rupiah yang luar biasa dan inflasi. Jika inflasi tinggi yang menjadi beban adalah orang-orang tidak mampu, kelas bawah.  Maka, yang kami lakukan adalah penataan tata niaga distribusi barang. Dan, itu sudah kami lakukan tiap tahun, khususnya menjelang hari raya. Alhamdulillah kenaikan barang bulan puasa dan menjelang hari raya di Jawa Timur lebih rendah. Inflasi kami terendah dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Karena kami memotong jalur distribusi barang.

Selain masalah inflasi, bagaimana dengan masalah Syiah dan Sunni di Madura. Apa ada jaminan warga Syiah Sampang bisa kembali ke kampung halamannya?
Sebetulnya saya tidak mendangkalkan masalah yang dalam. Bukan berarti memandang masalah menjadi sangat sederhana.  Madura itu memiliki berbagai problem yang sangat khas.  Dan kultur Madura harus masuk untuk mengatasi permasalahan yang ada. Saat ini progres sudah berjalan. Sebagian kan sudah kembali. Ini sudah berjalan, dan itu akan terus berjalan. Ke depan ada rencana 22 warga akan kembali ke kampung halamannya.

Apakah dalam 100 hari jabatan kedua Anda mereka bisa kembali ke kampung halamannya?
Insyaallah...  Insyaallah.

Bagaimana dengan masalah lumpur di Sidoarjo. Prioritas apa yang akan dilakukan?
Sebetulnya konsep pemerintah dan DPRD Jawa Timur,  serta  tokoh masyarakat sejak 2006-2007 itu menginginkan ditalangi APBN. Tetapi PT Minarak  Lapindo menolak dan memilih ditangani sendiri.

Saat ini batas waktu tahun 2013. Kami mendesak pemerintah pusat untuk mengambil alih tanggung jawab.  Selanjutnya, itu urusan pemerintah. Perusahaan itu langsung berurusan dengan pemerintah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

Kami tinggal mendorong keputusan pemerintah pusat saja. Prinsip dasarnya kami tidak bisa membiarkan, negara harus mengambil alih masalah ini. Kami mendorong dan memberi masukan kepada Prisiden dan DPR Pusat. Intinya, negara tidak bisa melepas tanggung jawab dari masalah ini.

Sebentar lagi tahun 2014 akan ada Pemilihan Umum, apa langkah Anda untuk mengantisipasi keamanan di Jawa Timur?
Di Jawa Timur relatif tenang, demonstrasi buruh dan sebagainya juga relatif tenang.  Saya sampaikan, demokrasi di Jawa Timur sangat dingin dan terbuka. Yang penting saluran demokrasi kepada masyarakat dibuka luas. Dan, semua ini dikontrol oleh semua elemen masyarakat. Saya bisa mengusulkan model demokrasi seperti ini bisa dibawa ke Jakarta. (sj)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com