- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Hasil observasi Ombudsman terhadap pelayanan publik 18 kementerian ditanggapi beragam. Jika Kementerian Sosial menegaskan bahwa pihaknya ragu dengan hasil penilaian Ombudsman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru menerima dengan legowo rapor merah tersebut.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad mengatakan, nilai merah dari Ombudsman ini akan dijadikan masukan bagi pihaknya untuk meningkatkan kinerja.
"Rapor merah kami itu, merupakan pemacu untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat," ujar Ibnu kepada VIVAnews, Senin 22 Juli 2013.
Ibnu pun mengaku pihaknya tak khawatir jika Ombudsman melaporkan hasil observasi tersebut kepada presiden. Menurutnya, itu adalah hak Ombudsman untuk menindaklanjuti penilaiannya.
"Tentu nanti pak presiden terkait pendidikan akan memberikan informasi lebih lanjut kepada pak menteri agar laporannya ditindaklanjuti," kata dia.
Meski demikian, kata Ibnu, pihak Kemendikbud baru mengetahui Ombudsman dapat memberikan penilaian pelayanan publik. Selama ini, yang diketahui pihaknya, Ombudsman adalah lembaga yang memantau pelayanan publik saja. "Kalau ditanya sanksinya apa, saya tidak tahu dan tidak bisa komentar," tuturnya.
Tanggapan Kementan
Sementara, Kepala Bagian Humas Kementerian Pertanian Haryanto mengatakan, belum mengetahui rapor merah yang diberikan Ombudsman kepada kementeriannya. Ia pun menolak menanggapi penilaian tersebut.
"Yang boleh bicara itu Dirjen Eselon I dan II. Saya tidak boleh ngomong," tuturnya beralasan.
Seperti diketahui, lima kementerian yang dengan rapor merah menurut hasil observasi Ombudsman itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (umi)
Hujan Berpotensi Turun di Dua Wilayah Jakarta Hari ini
Hujan diprakirakan turun dengan intensitas ringan.
