Setgab Menunggu Sikap Akhir PKS

Boediono diapit dua politisi PKS Mahfudz Siddiq & Anis Matta
Sumber :
  • Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews
Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar sidang Majelis Syuro untuk menentukan sikap atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pertemuan di Lembang, Bandung, Rabu 12 Juni 2013, akan menentukan nasib partai di Sekretariat Gabungan (setgab) koalisi.

Jumat Agung, Presiden Jokowi Ajak Resapi Makna Pengorbanan Yesus Kristus

Untuk menghadiri rapat penting itu, tiga menteri asal PKS, terpaksa absen dalam sidang kabinet yang membahas soal BBM di kantor presiden, Siang tadi. Ketiga menteri itu yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufri dan Menteri Pertanian Suswono.
Chelsea Proteksi Raheem Sterling dari Hinaan Fans


"Izinnya ke presiden. Saya dapat tembusan. Para Menteri PKS izin ke DPTP PKS di Lembang untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan APBN-P 2013," ujar Menkopolhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat.

Ketiga menteri itu juga tidak hadir dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 di Istana Negara. Tifatul sebelumnya mengatakan hasil sidang majelis syuro itu nanti berujung pada keputusan PKS mendukung apa yang selama ini telah disepakati bersama di Setgab.


Pada kesempatan sidang itu, Tifatul yang didapuk sebagai sekretaris tim sosialisasi penyesuaian harga BBM, akan menjelaskan alasan dan argumentasi pemerintah menaikkan harga BBM. "Supaya teman-teman pada paham," ujar Tifatul, Senin 10 Juni 2013.


Gerah pada PKS


Partai-partai anggota Setgab koalisi merasa sudah gerah dengan sikap PKS yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. PKS bahkan bertindak jauh dengan memasang spanduk di banyak kota yang isinya mengecam rencana mengurangi subsidi BBM.


Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Sharif Cicip Sutardjo, mengatakan, sudah ada keinginan dari Setgab untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Namun, dalam rapat internal Setgab tadi malam, masalah itu belum diputuskan. "Menunggu dari mereka (PKS) yang akan bicara dengan kita (Setgab). PKS akan memutuskan untuk itu," ujar Cicip.


Menurut Cicip, setelah PKS memutuskan, maka Setgab akan kembali menggelar rapat guna merampungkan masalah di tubuh koalisi tersebut.


Dalam rapat Setgab yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semalam, koalisi Setgab sengaja tidak mengundang PKS dalam rapat yang membahas persiapan kenaikan BBM, mekanisme kompensasi dan sikap penolakan PKS dalam kebijakan pemerintah. Setidaknya tiga topik utama yang dibahas oleh Presiden SBY bersama sejumlah menteri terkait dan ketua umum partai koalisi. Namun dalam pertemuan itu tidak dibahas sanksi untuk PKS.


Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan, Rabu 12 Juni 2013, menyesalkan sikap Partai Keadilan Sejahtera yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Ia menuturkan sudah banyak yang mendorong agar PKS dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan koalisi.


Syarif menilai PKS sudah melangggar aturan main yang sudah disepakati Setgab. "Pelanggaran code of conduct. PKS sudah menjadi bagian yang terpisah," kata dia. Akibatnya, seluruh anggota Setgab merasa kecewa. Seharusnya, semua anggota Setgab membangun kebersamaan untuk kepentingan rakyat. "Awalnya kami satu, bersahabat."


Meski kecewa, Partai Demokrat tetap menghargai sikap PKS. "Kami kecewa sekali, cara pandang untuk mensejahterakan rakyat yang berbeda," katanya.


Dipecat Setgab?


Kubu PKS sendiri mendengar mereka sudah dipecat dari Setgab, meski secara lisan. "Ada info yang kami terima Jumat lalu bahwa Presiden sudah meneken surat untuk mengeluarkan PKS dari koalisi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq. "Semua ancaman biasa saja. Jangankan menteri, nyawa dicabut juga nggak apa-apa. Kami tergantung sama yang di Atas," kata Mahfudz.


Ketua Komisi I DPR RI, ini tidak mempermasalahkan kalau posisi mereka di kabinet dicopot. Di dalam koalisi atau di luar koalisi bagi PKS tidak menjadi masalah. "Justru kalau di luar koalisi, kami bisa mengkritisi berbagai kebijakan yang dianggap tidak beres dan tidak pro terhadap kepentingan rakyat," katanya.


DPP PKS, kata Mahfudz, hingga kini masih menunggu surat pemecatan resmi dari Setgab dan SBY.  Setelah diterima secara resmi, PKS akan membaca poin demi poin yang disampaikan Setgab. Dalam beberapa kesempatan pihak internal Partai Demokrat dengan istana kerap berbeda dalam melihat dan menyikapi suatu permasalahan. "Kami akan baca dulu isinya, karena selama ini di internal Demokrat dan istana satu sama lain sering beda," katanya.


Namun Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab), Amir Syamsuddin, mengaku belum mengetahui adanya surat pemecatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Dia justru mempertanyakan kabar adanya surat pemecatan yang sudah ditanda tangani Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono.


"Yang pasti, sejauh ini wacana bahwa para koalisi bersikap agar PKS keluar dari Setgab itu benar," kata Amir, Rabu 12 Juni 2013.


Menurutnya, seluruh anggota partai koalisi yang tergabung dalam Setgab merasa kecewa dengan sikap PKS. Partai itu dianggap melawan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal sejak awal telah ada kesepakatan antar anggota Setgab.


Kekesalan anggota Setgab semakin memuncak saat PKS tidak mengakui sebagai bagian Setgab. "Mereka mengakui tidak pernah berkoalisi dengan partai tetapi hanya berkoalisi dengan Presiden," katanya. "Melihat sikap ini, anggota koalisi jelas kecewa. Kami semua yang ada di koalisi sangat konsisten. PKS melukai koalisi," tuturnya. (sj)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya