- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Sebelas rumah sakit di Jakarta mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, kesebelas rumah sakit itu mengaku tidak sanggup lagi menangani pasien KJS yang terus membludak setiap bulannya.
Namun Ahok enggan menyebutkan nama sebelas rumah sakit tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, akan segera mengevaluasi sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang selama ini diterapkan dan ditawarkan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).
"Evaluasi untuk membuktikan sistem INA CBG yang dipakai BPJS tidak bisa menutupi kebutuhan biaya perawatan pasien KJS," ucapnya Jumat malam kemarin.
Selain itu, pemprov akan mengevaluasi premi kesehatan KJS sebesar Rp23 ribu per orang setiap bulan. Angka premi tersebut lebih besar dibandingkan hitungan premi BPJS sebesar Rp22.800 serta pemerintah pusat sebesar Rp15.700 per orang setiap bulannya.
Dia mengatakan bahwa sebenarnya Pemprov DKI ragu menetapkan besaran premi Rp23 ribu per bulan. "Menurut hemat kami seharusnya premi kesehatan warga Jakarta sebesar Rp50 ribu per bulan. Sehingga, relawan mencoba melaksanakan sebesar Rp23 ribu tapi itu saja teriak," ujar dia.
Dalam waktu dekat Pemprov DKI akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam penerapan sistem INA CBG dan penetapan angka premi untuk melakukan evaluasi. "Jangan sampai dengan premi sebesar Rp23 ribu mengakibatkan BPJS Kesehatan Indonesia menjadi tidak jalan."
Dia juga mengimbau rumah sakit mitra program KJS agar bersabar sambil menunggu tahap evaluasi dan penghitungan nilai premi yang tepat rampung. "Tunggu dua bulan ke depan, kami akan hitung berapa biaya, baru bertemu dan bicara disertai data akurat. Kami akan bicarakan tarif program KJS," kata mantan Bupati Belitung Timur itu. (eh)
Kemenag Sebut Penggantian Pesawat Haji Berdampak Sistemik: Kami Tegur Keras Garuda
Kemenag minta jadwal penerbangan jemaah haji harus tetap sama,
