- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus bergulir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 segera dibahas dengan DPR, salah satunya menyangkut perubahan harga BBM sekaligus pemberian dana kompensasi bagi masyarakat miskin.
Presiden pun terus menggelar sidang kabinet paripurna dalam dua hari terakhir. Dalam sidang paripurna, Rabu 8 Mei 2013, SBY menyatakan draf APBN-P 2013 telah selesai dan siap dibahas dengan DPR.
Mengingat urgensi penyelesaian APBN-P ini, pemerintah berharap respons positif dari DPR, sehingga pembahasan bisa dirampungkan lebih cepat. ," ujar SBY.
SBY merencanakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR usai masa reses. "Pertemuan baru bisa dilakukan 13 Mei mendatang," katanya.
Presiden meminta para menteri untuk meyakinkan anggota DPR mengenai pentingnya mengambil kebijakan menaikkan harga BBM sekaligus mengucurkan dana kompensasi kepada warga miskin yang terkena dampaknya.
Sebelum sidang paripurna digelar, SBY lebih dulu bertemu dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, sebagai mitra koalisi. Dalam pertemuan tersebut, Aburizal mendukung dua kebijakan itu.
"Harus ada kompensasi jangka pendek, apakah nanti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), tambahan beras miskin, itu nanti kita diskusikan kembali. Tapi saya tidak menolak adanya BLSM yaitu dana kompensasi yang sangat pendek untuk menahan gejolak kenaikan harga yang akan dirasakan rakyat miskin," kata Aburizal di Kantor Presiden, Jakarta.
Ical, begitu biasa Aburizal disapa, mengatakan selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran. Sebab 80 persen penikmat subsidi tersebut adalah kalangan menengah ke atas.
Maka, menurut dia, subsidi BBM harus diarahkan dalam bentuk dana subsidi langsung kepada masyarakat miskin. "Sedangkan yang kaya dan golongan menengah tidak layak mendapatkan subsidi, apapun subdisinya, termasuk BBM," ujarnya.
Selain subsidi jangka pendek berupa BLSM, Aburizal mengatakan warga miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM juga perlu memperoleh bantuan lain, seperti beasiswa dan perbaikan infrastruktur. "Ini suatu kompensasi yang baru terasa pada jangka panjang," tuturnya.
Ical mengatakan kompensasi jangka pendek berupa BLSM bisa diberikan dalam jangka waktu 4-6 bulan hingga dirasa tercapai keseimbangan baru antara harga dan pendapatan masyarakat. Sedangkan kompensasi jangka panjang, baru terasa lima tahun mendatang, seperti pembangunan infrastruktur desa, kota, jalan provinsi, dan lainnya.
"Itu yang akan sampaikan ke Bapak Presiden dan akan kami diskusikan," ujarnya.
Rp100-150 ribu
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, memperkirakan dana kompensasi ini akan disalurkan kepada 65 juta warga miskin maupun yang rentan miskin. Kriterianya: mereka yang berpenghasilan US$1 per hari (warga miskin) atau US$2 per hari (warga rentan miskin).
Kalangan ini nanti akan menerima dana kompensasi sekitar Rp100-150 ribu selama 3-6 bulan setelah kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi diberlakukan.
Agung menepis tudingan bahwa pemberian kompensasi ini ada hubungannya dengan kampanye pemilu 2014. Menurut dia, ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang terdampak. Kebijakan ini terpaksa ditempuh demi menjaga ketahanan fiskal di tengah krisis ekonomi global saat ini.
"Tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam kaitannya untuk pemilu. Program ini program yang sudah berjalan, bukan sesuatu yang baru," kata Agung.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai saat ini belum memutuskan sikap. Kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Hidayat Nur Wahid, sikap mereka akan diputuskan dalam waktu dekat ini.
"Kami akan bahas dengan DPP. Saya kira minggu ini akan ada pembahasan oleh fraksi terkait APBN-P dan kenaikan harga BBM," kata Hidayat, Rabu. (kd)
Gelar Halal Bihalal, Menaker Minta Pegawai Kemnaker Meningkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Masyarakat
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menggelar Silaturahmi dan Halal Bihalal bersama pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Halaman Gedung Kemnaker.
