FOKUS

Mengapa Ongkos Jadi Caleg Kian "Gila"

Biaya maju sebagai caleg naik tajam di Pemilu 2014. Mengapa mahal?

ddd
Selasa, 23 April 2013, 20:46 Suryanta Bakti Susila, Nila Chrisna Yulika
Sidang Paripurna DPR
Sidang Paripurna DPR (Vivanews.com/Nurcholis Anhari Lubis)
VIVAnews – Tak murah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para calon anggota legislatif (caleg) itu harus merogoh kocek cukup dalam. Ada yang ratusan sampai miliaran rupiah. Kisaran angka itu berdasarkan penuturan sejumlah anggota DPR berdasarkan pengalamannya maju dalam Pemilu 2009 lalu kepada VIVAnews, Selasa, 23 April 2013.

Sekitar 6.576 caleg telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh 12 partai peserta pemilu tingkat nasional. Mereka bertarung memperebutkan 560 kursi yang tersedia di DPR. Untuk menggaet pemilih dana besar pun harus disiapkan.

Politikus Golkar Bambang Soesatyo menyebut minimal Rp1 miliar sebagai angka standar bagi calon anggota legislatif yang serius ingin terpilih. Bambang mengaku harus merogoh kocek hingga lebih Rp1 miliar untuk biaya kampanye pada 2009 lalu. Namun ia menduga angka itu akan semakin membengkak saat Pemilihan Umum 2014 mendatang.

Sebab, waktu kampanye 2014 lebih panjang ketimbang 2009 lalu. "Masa kampanye sekarang kan satu tahun, dulu hanya beberapa bulan," kata Bambang, Selasa 23 April 2013.

Ditambah lagi, kata dia, persaingan internal maupun eksternal kian memanas. "Mau tidak mau akan memaksa para caleg merogoh kocek lebih dalam lagi," ujar dia.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi saat ini, lewat pemilihan langsung caleg yang kurang modal akan sulit menang. "Paling tidak selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses, juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik," kata dia.

Untuk itu, bagi caleg-caleg yang sudah terkenal seperti artis, ulama, dan tokoh masyarakat akan lebih diuntungkan dari sisi biaya. Karena kampanyenya tidak perlu terlalu ngoyo. "Kalau caleg itu benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp1 miliar. Kecuali kalau hanya 'iseng-iseng berhadiah',"  ujar dia. Maksudnya, iseng ikut berlaga dan menang karena mujur.

Pendapat Bambang diamini Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Anggota Komisi III DPR ini mengaku menghabiskan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk kampanye pada Pemilu 2009. Kini, dia harus mempersiapkan jumlah dana yang sama untuk kampanye pada Pemilu Legislatif 2014.

Politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya, juga mempersiapkan dana Rp1-1,5 miliar untuk berkampanye pada Pemilu 2014. Dana itu naik dari Pemilu 2009 yang hanya menghabiskan sekitar Rp800 juta.

Kenaikan jumlah biaya itu, kata Tantowi, karena partainya memindahkannya dari daerah pemilihan di Sumatera Selatan ke DKI Jakarta III untuk Pemilu Legislatif 2014. Dengan berpindahnya daerah pemilihan itu, otomatis dana yang dikeluarkan jauh lebih besar.

Tantowi mengatakan, biaya Rp1-1,5 miliar itu sudah ditekan. Ini karena dia sudah berkampanye dan bersosialisasi dengan masyarakat di dapilnya sejak setahun lalu. Apalagi, sebelumnya Tantowi juga pernah digadang menjadi calon gubernur DKI Jakarta meskipun Golkar akhirnya memilih Alex Noordin untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

“Saya sudah punya jaringan infrastruktur saat mau jadi gubernur. Itulah yang saya manfaatkan pada pileg nanti,” ujar Tantowi.

Hal terpenting menyiasati dana kampanye, menurutnya, adalah sering turun ke daerah pemilihan. Ia rajin keliling pada Pemilu 2009. “Saya sering turun ke bawah dan menyapa rakyat, tidak membangun panggung. Itu biaya paling murah dibanding kampanye yang on air,” kata Tantowi.

Mengapa mahal?

Duit minimal Rp1 miliar itu diserap oleh aneka rupa pengeluaran. Bambang Soesatyo mengatakan pengeluarannya selama berkampanye habis untuk biaya transportasi, penginapan, dan lainnya. "Tapi, biaya ini juga tergantung dari masing-masing caleg," kata Bambang, anggota Fraksi Golkar itu.

Menurutnya, jika caleg tersebut sering ke daerah pemilihan, maka biaya akan lebih tinggi. "Kalau di Papua ya lebih mahal lagi," ujar dia. Biaya kampanye lain misalnya, logistik, seperti spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokal, alat peraga, dan lomba-lomba.

Kemudian, biaya bantuan sosial seperti perbaikan musola, masjid, gereja, dan jalan desa. "Ada juga biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye," kata dia.

Tapi biaya paling besar, kata Bambang, adalah biaya untuk membayar saksi di setiap TPS. Biaya tiap saksi sebesar Rp50.000-Rp100.000. Sementara jumlah TPS di daerah pemilihannya, yaitu di Jawa Tengah adalah 8.000 TPS. "Tinggal kalikan saja jumlah itu berapa," ujar dia.

Selain itu, kata dia, ada juga biaya sosialisasi sehingga setiap hari harus keliling desa dan mengajarkan masyarakat cara menyoblos kertas suara. "Misalnya, kita mengajarkan penduduk desa bagaimana untuk membuka, menusuk, dan melipat kertas suara. Kalau Golkar kan, misalnya tusuk nomor 5," kata dia.

Untuk biaya sosialisasi semacam itu, kata Bambang, satu tempat harus memberi uang upah kepada simpatisan sebesar Rp50.000 per orang. Sementara, rata-rata satu tempat mengumpulkan 100-150 orang. Belum lagi, biaya jajanan, kopi dan tenda. Padahal, kata Bambang, setiap hari dia harus mendatangi 11 titik.

"Makanya, saya tiap hari ngantongi uang cash Rp20 juta untuk keperluan itu," ujar dia. Sementara, kata dia, Golkar sendiri tidak menyediakan subsidi untuk calegnya.

Politisi Gerindra Martin Hutabarat juga merinci pengeluarannya pada pemilu 2009 lalu. Dananya sebesar Rp1,5 miliar, dan sebagian besar dihabiskan untuk membuat atribut-atribut kampanye, misalnya membuat kaos, jaket, topi, atau akesoris lain seperti gantungan kunci.

Paling tidak, kata Martin, dia harus membuat kaos sebanyak 10 ribu lembar untuk dibagikan di daerah pemilihannya, yaitu Sumatera Utara. Pembuatan satu kaos dihargai Rp25 ribu.

“Itu kaos yang paling bagus, supaya bisa cepat dibagikan. Jadi tidak rusak nanti waktu pemilihan. Ada juga dana untuk membeli bola, kalau nanti anak-anak muda minta bola,” kata Martin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 23 April 2013.

Menurutnya, pembuatan baliho menyedot biaya cukup besar. Agar menjangkau banyak titik, dia membuat ratusan baliho. Untuk masing-masing kecamatan di daerah pemilihannya, Martin memasang sebanyak 5-6 baliho. Pembuatan satu baliho membutuhkan biaya Rp500 ribu.

Sementara untuk sosialisasi, Martin mengunjungi desa-desa untuk mengadakan acara dan menggelar pertemuan. Setiap pertemuan harus mengumpulkan 300 orang, dan saat Pemilu 2009, Martin setidaknya harus menghadiri 100 pertemuan.

Untuk mengumpulkan 300 orang itu, misalnya, Martin harus menyediakan konsumsi seperti makanan, minuman, juga membayar ruang pertemuan. Belum lagi, dia harus beri sangu pada 300 orang yang hadir. Masing-masing simpatisan diberi ongkos bensin sekitar Rp20 ribu.

“Kita jangan sok kaya. Harus ada orang yang meyakinkan dan bilang, Bapak ini janji tidak akan korupsi, makanya jangan minta uang bensin banyak-banyak,” ujar Martin. 

Menyiasati ongkos mahal

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, mengungkapkan bahwa dia dan sejumlah temannya bisa menekan biaya kampanye. Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR ini, mengaku mengeluarkan biaya paling kecil dalam kampanye pada Pemilihan Umum 2009 lalu. "Di PKS rata-rata tidak sebesar caleg-caleg partai lain, banyak hal yang bisa dihemat," kata Indra, Selasa 23 April 2013.

Penyebab mahalnya biaya kampanye itu, kata Indra, karena menyediakan saksi sendiri dalam pemungutan suara di TPS.

"Jadi mereka khawatir, kalau suara mereka direbut oleh teman sesama partai. Bayangkan saja misalnya ada 2000 TPS, masing-masing saksi diberi uang. Jika Rp200 ribu tiiap saksi sudah Rp400 juta, belum spanduk dan sebagainya," ujar dia.

Tapi, kata Indra, caleg-caleg di PKS tidak menyediakan saksi sendiri. Tetapi, mempercayakan kepada saksi yang disediakan oleh partai. "Karena di partai kami tidak ada budaya rebutan suara antar teman sesama partai," ujar dia.

Caleg PKS, kata dia, hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp500 juta-Rp700 juta untuk kampanye. Jumlah ini, kata dia, jauh lebih sedikit dibanding caleg dari partai lain.

Indra mengaku saat Pemilu 2009 lalu, uang yang dikeluarkannya tak sampai Rp 500 juta. Sebab, dia lebih mengandalkan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, lanjutnya, tidak perlu membayar para simpatisan yang datang ke acara kampanye.

"Mereka dengan kesadaran sendiri datang. Karena di PKS sistem pengkaderannya sangat kuat. Dengan sistem kaderisasi kuat, dan rasa kepemilikan tinggi, maka mereka datang membantu tanpa diberi uang. Paling hanya konsumsi saja, atau bantuan bus, tapi rata-rata datang sendiri," ujarnya.

Selain itu, dia  juga tidak perlu mengeluarkan biaya membayar seseorang untuk memasang atribut. Sebab, kader-kader dan simpatisan yang membantu. 

Hal paling penting untuk menekan biaya, kata dia, caleg-caleg PKS tidak hanya turun ke daerah pada saat kampanye saja. Tetapi, sudah sosialisasi jauh hari sebelum pemilu. "Kami banyak melakukan aktifitas, pengayoman, bakti sosial, jadi saat kampanye hanya reminding saja," ujar dia.

Naik tajam di 2014?

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memprediksi biaya politik yang dikeluarkan oleh para calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu tahun 2014 mendatang akan melonjak tajam. Sebab, sistem Pemilu yang dianut masih tetap sama yaitu proporsional terbuka.

Dalam disertasinya, Pramono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu meneliti tentang kecenderungan kenaikan biaya politik dari pemilu 2004 ke Pemilu 2009. Hasilnya adalah kenaikan yang kian "gila", mencapai 3,5 kali lebih besar.

"Dari Rp800 juta menjadi Rp1,2 miliar sampai dengan Rp2 miliar untuk tahun 2009. Menunjukkan pembiayaan cukup besar," ujar dalam sebuah seminar di Jakarta, pertengahan Maret lalu.

Pramono menilai kecenderungan itu memperbesar kemungkinan caleg yang lolos ke Senayan justru melakukan korupsi. Untuk mencegahnya, perlu dibuat aturan baru tentang kepemilikan badan usaha oleh Parpol.

"Perlu didorong agar parpol tidak terjebak pada tindakan korupsi. Lebih baik parpol punya, nanti diawasi oleh anggota parpol itu dan publik," katanya. 

Dalam sebuah penelitiannya itu, kata Pramono, seorang politisi yang maju menjadi calon anggota DPR setidaknya harus mengeluarkan biaya paling rendah Rp500 juta, sampai paling tinggi Rp20 miliar. Sementara biaya rata-rata yang keluar adalah sekitar Rp1,5-2 miliar.

“ Gaji take home pay anggota DPR Rp25 juta sampai dengan Rp35 juta. Lima tahun tidak lebih dari Rp2 miliar,” ujarnya. [Lebih lengkap soal gaji anggota DPR baca: Ini dia rincian gaji anggota DPR.]

Pramono mengatakan, pendanaan parpol selama ini berasal dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan pemerintah. Namun, kata dia, parpol tidak bisa mengumpulkan uang dari iuran anggota. “Dari mana sumber keuangan, ini persoalan utama yang dihadapi Parpol,” kata dia. (np)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
sansaromande
24/04/2013
Mengapa saya punya usul seperti itu ? untuk menjadi PNS saja syarat minimal seperti tsb diatas, apalagi ini orang akan mewakili kita , memperjuangkan kita kita di parlemen, setuju apa tidak ?
Balas   • Laporkan
sansaromande
24/04/2013
Seharusnya untuk mendaftar harus diperketat dengan cara : minimal harus S2, dari perguruan tinggi akreditasi "A", menguasai bhs asing minimal 2 bahasa, IP harus minimal 3, tidak pernah dihukum, harus di test oleh lembaga psikologi yang independent.
Balas   • Laporkan
rakyatmu
24/04/2013
BERARTI ORANG-ORANG GILA AJA YANG BERANI MAJU CALEG...MAKANYA PADA KORUPSI BERJAMAAH...
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com