- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews - Pemerintah Indonesia terus mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Perluasan ini dilakukan untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi.
ZI-WBK terbaru dicanangkan di Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas. "Pencanangan ZI-WBK adalah momen tepat untuk menegaskan seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan integritas dan bebas korupsi," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, di kantornya, Jakarta, Senin 10 September 2012.
Berdasarkan hasil riset transparansi internasional, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) saat ini di level 3,0 atau peringkat 100, sedangkan Malaysia 4,3 (60) dan Thailand 3,4 (80). IPK adalah salah satu indikator akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.
Armida mengklaim, kementeriannya telah menerapkan berbagai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. Salah satunya adalah penandatanganan pakta integritas penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada saat pelantikan pejabat struktural.
Dari penerapan itu, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian selama empat tahun berturut-turut sejak 2006. "Rekrutmen CPNS juga dilakukan secara terbuka serta penerapan pengadaan barang dan jasa secara online (e-procurement) juga telah diterapkan," dia menambahkan.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengungkapkan pihaknya akan terus mendorong pencanangan ZI-WBK pada kementerian dan lembaga (K/L) ke depannya.
Hingga saat ini, Kementerian PPN/Kepala Bappenas adalah kementerian kedelapan yang telah mencanangkan ZI-WBK tersebut. "Untuk tingkatan K/L, ini (ZI-WBK) dicanangkan di 35 K/L," ujarnya.
Transparency International Indonesia (TII) mencatat indeks persepsi korupsi Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada 2011, IPK Indonesia tercatat naik 0,2 dari tahun 2010. Negara yang memperoleh IPK 0 dianggap sebagai negara terkorup, sedangkan 10 adalah negara terbersih.
Transparency International Indonesia mengatakan lompatan skor Indonesia dari 2,8 pada tahun 2010 dan 3,0 tahun 2011 bukanlah pencapaian yang signifikan. Tak hanya Indonesia menggaet skor 3,0. Sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin juga mendapat niali yang sama. Misalnya, Argentina, Mexico, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Benin, Suriname, Sao Tome Principe, dan Tanzania.
Selain itu skor tersebut juga tidak mengubah secara signifikan posisi Indonesia dalam persepsi korupsi di negara-negara ASEAN. Di Asia Tenggara Indonesia masih berada dibawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.
Di ASEAN, CPI mencatat Singapura sebagai negara yang punya Indeks Persepsi Korupsi tertinggi dengan skor 9,2 . Disusul Brunei Darussalam 5,2. Malaysia 4,3. Thailand 3,4. Indonesia 3,0. Vietnam 2,9. Filipina 2,6. Laos 2,2. Kamboja 2,1. Myanmar 1,5.
"Kenaikan 0,2 ini merupakan kenaikan reguler sejak tahun 2000 itu selalu begitu. Kita selalu punya respon kalau berada di bawah Malaysia, mudah-mudahan kita marah kalau CPI kita di bawah Malaysia," ujar Sekjen TI Teten Masduki beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data Anti-Corruption Clearing House (ACCH)-KPK pemberlakuan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2010. Upaya itu adalah bagian membangun Indonesia sebagai Island of Integrity, sebagai agenda gerakan antikorupsi yang terus dikumandangkan KPK ke setiap pemerintah daerah maupun pusat.(np)
Lika Liku Kehidupan Soesalit Djojoadhiningrat, Pasca Ibunda RA Kartini Meninggal Dunia
Kisah Soesalit Djojoadhiningrat yang harus ditinggal meninggal ibunya ini juga menarik perhatian publik tatkala peringatan Hari Kartini pada 21 April setiap tahunnya.
