- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Pemerintah menganggarkan belanja negara tahun sebesar Rp1.657,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013.
Anggaran itu dialokasikan kepada tiga kelompok besar yaitu belanja kementerian negara/lembaga Rp547,4 triliun, belanja non-kementerian negara/lembaga Rp591,6 triliun, dan transfer ke daerah Rp518,9 triliun.
Saat membacakan pidato kenegaraan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin (APBD) untuk belanja modal.
APBD diharapkan tidak habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin. "Dana transfer ke daerah mencapai lebih dari Rp500 triliun," ujar Presiden SBY dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2012.
Selain itu, SBY akan mengundang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah guna mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Sebab, jika upaya itu tidak didukung, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen, dengan peluang investasi yang amat besar, tidak akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya.
Dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2013 beserta Nota Keuangan, disebutkan anggaran transfer ke daerah yang direncanakan Rp518,9 triliun tahun depan, mengalami kenaikan Rp40,1 triliun atau 8,4 persen dari pagu anggaran transfer ke daerah APBN-P 2012.
Anggaran itu akan dialokasikan masing-masing untuk dana perimbangan Rp435,3 triliun, dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp83,6 triliun.
Alokasi dana perimbangan, naik Rp26,9 triliun atau 6,6 persen dari pagu APBN-P 2012. Dana perimbangan itu terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp99,4 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp306,2 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp29,7 triliun.
SBY meminta agar anggaran daerah digunakan untuk membangun infrastruktur dan menarik investasi. Pasalnya belanja pegawai selama ini cukup memakan anggaran yang cukup besar.
Pemerintah juga berencana menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar rata-rata 7 persen. Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim ke tingkat yang lebih baik, sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Dengan pokok-pokok kebijakan itu, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp241,1 triliun. Jumlah itu naik Rp28,9 triliun atau 13,6 persen dari pagu belanja pegawai dalam APBN-P 2012.
"Untuk menuntaskan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada kementerian negara/lembaga, peningkatan alokasi belanja pegawai itu, juga kita rencanakan untuk anggaran perbaikan remunerasi," ujarnya.
Namun, untuk menghemat belanja pegawai, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan peringatan bagi pemerintah daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen tidak akan dilayani pengajuan reformasi birokrasinya.
"Ini dilakukan agar belanja modal pemerintah lebih efisien," ujar Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar, di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2012.
Guna membantu kementerian/lembaga mewujudkan efisiensi itu, menurut Azwar, pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara bertahap atas anggaran tersebut.
Azwar juga mengatakan, efisiensi belanja pegawai ini akan mempengaruhi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) baru di kementerian terkait. Jika melebihi plafon yang ditetapkan, kementerian/lembaga tersebut tidak diperkenankan untuk menambah pegawai.
Terlalu Kecil?
Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa menilai imbauan presiden agar daerah meningkatkan belanja modal cukup baik. Namun, jika anggaran tersebut tinggi, apakah daerah bisa menyerap anggaran tersebut.
Selama ini pemerintah daerah kurang becus menyerap dan mendesain kebijakan daerah. Hal ini memerlukan edukasi dari pemerintah pusat.
"Agar daerah bisa memperbaiki desain anggarannya. Penambahan infrastruktur daerah tidaklah mudah," ujarnya.
Namun, menurut anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Arif Budimanta, menilai anggaran transfer ke daerah pada RAPBN 2013, sebesar Rp519 triliun, masih terlalu kecil untuk mengembangkan infrastruktur daerah sesuai yang ditargetkan pemerintah.
Pasalnya sebagian besar anggaran sudah tersedot oleh belanja rutin pemerintah daerah, sehingga ruang fiskal yang dimiliki daerah sangat kecil untu belanja modal.
"Dari Rp 519 Triliun, termasuk bayar gaji pegawai 13 kali plus kenaikan gaji 7 persen. Secara keseluruhan sulit bagi daerah," kata Arief kepada VIVAnews.
Menurutnya yang harus dihemat adalah anggaran belanja kementerian dan lembaga. Pasalnya saat ini ada beberapa kementerian yang memiliki anggaran besar tetapi non prioritas.
"Anggaran Kementerian Pertahanan paling besar Rp77 triliun. Apakah ini prioritas saat ini. Disaat yg sama infrastruktur kita jelek, pangan impor," tandasnya.
Pemerintah pusat, menurut Arif, harus lebih mengefisienkan anggaran, sehingga bisa menjadi contoh untuk pemerintah daerah.
Asumsi Makro
Dalam pidatonya, SBY juga menyampaikan enam asumsi makro ekonomi Indonesia pada 2013. Asumsi itu adalah, pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, inflasi 4,9 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) bertenor 3 bulan sebesar 5 persen, nilai tukar rupiah Rp9.300 per US$, asumsi harga minyak US$100 per barel dan lifting minyak 900 ribu barel per hari.
Selain enam asumsi makro itu, mulai RAPBN tahun 2013, pemerintah juga akan menggunakan lifting gas sebagai salah satu basis perhitungan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam selain minyak mentah. "Lifting gas pada tahun 2013 mendatang kita asumsikan berada pada kisaran 1,36 juta barel setara minyak per hari," kata SBY.
Purbaya menilai perkiraan angka pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, terlebih adanya ketidakpastian krisis ekonomi global. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 6,5 persen. Menurut dia, target perekonomian itu dapat terwujud dengan sejumlah syarat seperti penyerapan anggaran baik pusat dan daerah cukup baik. "Masalah penyerapan anggaran ini selalu menjadi masalah selama lima tahun terakhir," ujarnya.
