Pembatasan BBM Pakai CC Batal Sudah, Lalu?

VIVAnews - Pemerintah akhirnya urung menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar bersubsidi bagi mobil pribadi berdasarkan kapasitas mesin (cc) atau tahun produksi. Pemerintah menerapkan pembatasan dengan cara lain: meniadakan BBM bersubsidi di SPBU tertentu.

"Untuk pengendalian pelat hitam kemarin berdasarkan cc atau tahun, setelah kami uji coba di lapangan, itu akan sulit," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Jero Wacik pada konferensi pers usai rapat kabinet terbatas bidang energi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 3 Mei 2012.

Selain sulit diterapkan, kata Jero, pembatasan berdasarkan kapasitas mesin dan tahun produksi juga tidak lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. "Karena itu khusus yang cc dan tahun, sementara kami tunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan," katanya.

Jero meminta polemik pembatasan berdasarkan besaran kapasitas mesin atau tahun produksi dihentikan. "Jadi, sudah tidak perlu tanya itu lagi," katanya kepada wartawan.

Dia mengungkapkan, pembatasan akan dilakukan secara sporadis di beberapa tempat, khususnya di kawasan-kawasan perumahan elit. Di tempat itu seluruh SPBU Pertamina hanya menjual BBM nonsubsidi. "Tak ada Premium dan Solar," katanya.

Maju mundur pembatasan
Pengaturan ini sebenarnya salah satu langkah pemerintah menekan subsidi bahan bakar yang diprediksi bisa melambung hingga Rp340 triliun. Angka itu jauh dari rencana dana subsidi BBM yang ditetapkan dalam APBN-P 2012, sebesar Rp225 triliun. Ini karena melambungnya harga minyak mentah dunia, dan sebagian kebutuhan BBM masih diimpor.

Pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya bukan isu baru setelah rencana kenaikan bahan bakar minyak pada 1 April dimentahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sejatinya rencana lama yang dimunculkan kembali.

Pada 2008, misalnya, tingginya harga minyak membuat pemerintah ingin membatasi konsumsi bahan bakar. Saat itu, opsi yang muncul ada tiga macam. Pertama, pembatasan konsumsi BBM dilakukan menggunakan kartu pintar alias smart card. Bagi mobil yang halal minum BBM khusus orang miskin ini akan diberi smart card. Kartu ini tinggal disodorkan saat mobil mengisi BBM di SPBU.

Opsi kedua, melarang kendaraan produksi di atas tahun 2000 memakai BBM bersubsidi. Opsi terakhir, melarang kendaraan di atas 2.000 cc menggunakan BBM bersubsidi.

Belakangan, harga minyak berangsur turun. Anggaran subsidi yang bengkak pada pertengahan tahun, akhirnya kempes. Pemerintah merasa tak perlu lagi membatasi konsumsi BBM bersubsidi, meski pada kenyataannya konsumsi sudah jauh melampaui kuota anggaran.

Tubagus Haryono yang saat itu menjabat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas mengatakan penggunaan smart card itu hanya menghambur-hamburkan uang negara. Ini karena selisih antara harga BBM bersubsidi dan non subsidi sangat tipis, dan karenanya potensi penyalahgunaan pun menurun.

Namun, pada pertengahan 2009, saat harga minyak naik, pemerintah melalui BPH Migas diam-diam menguji coba smart card di Bintan, Kepulauan Riau. Dari uji coba itu, penggunaan smart card berhasil menghemat BBM bersubsidi.

Jugi Prajogio, Anggota Komite BPH Migas, mencontohkan dengan menggunakan smart card konsumen yang biasa menggunakan 10 liter BBM bisa hanya mendapatkan jatah 5 liter. "Jika pemerintah serius ingin merealisasikan smart card, ini bisa digunakan sebagai contoh efektif," katanya, di Jakarta, 3 Agustus 2009.

Pada 2010, wacana itu muncul lagi. Harga minyak yang terus melambung kemudian meyakinkan pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM pada Oktober 2010. Pembatasan pun diundur menjadi Januari 2011. Dengan alasan tak siap, pembatasan pun diundur lagi menjadi Maret 2011. Namun, saat Maret tiba pun, BBM urung dibatasi.

Langkah itu tenggelam lagi pada awal 2012, ketika niat pemerintah menaikkan BBM akhirnya terganjal aksi protes, demonstrasi besar-besaran, dan penolakan parlemen.

Lebihi kuota
Jika melihat kondisi anggaran,upaya pemerintah menghemat bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya mendesak dilakukan. Hingga akhir April, realisasi penyaluran BBM rakyat miskin ini ternyata sudah 14,1 juta kiloliter atau 7,4 persen di atas kuota.

Semula, PT Pertamina mengungkapkan alokasi kuota penyaluran BBM bersubsidi selama empat bulan pertama 2012 sebanyak 13,2 juta kl dan 40 juta kl pada tahun ini.

"Jika dibandingkan dengan penyaluran pada periode yang sama tahun lalu, realisasi ini menunjukkan pertumbuhan di atas 10 persen,” kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina, Mochamad Harun, dalam keterangan tertulis, Selasa. Pertamina merupakan BUMN yang bertugas menyalurkan sebagian besar BBM bersubsidi.

Data penyaluran BBM bersubsidi dari Pertamina per 30 April 2012 menunjukkan realisasi penyaluran Premium telah menyentuh angka 8,9 juta kl atau 110 persen dari kuota yang ditetapkan sebesar 8,1 juta kl. Adapun, BBM jenis Solar telah disalurkan sebanyak 4,9 juta kl atau 107 persen dari kuota Pertamina dalam APBN-P 2012 pada periode berjalan, sebesar 4,6 juta kl.

Sementara untuk jenis kerosene atau minyak tanah, Pertamina melaporkan adanya penurunan seiring pelaksanaan konversi ke Elpiji. Realisasi penyaluran kerosene mencapai 410 ribu kl atau 73,1 persen terhadap kuota.

Pertamina melaporkan, dari 33 provinsi di Tanah Air, sebanyak 23 provinsi telah mengalami kelebihan kuota dengan rata-rata realisasi penyaluran mencapai 107 persen.

Bahkan di daerah-daerah yang memiliki kuota BBM bersubsidi terbesar, Pertamina mencatat realisasi penyaluran rata-rata mencapai 113,2 persen atau 13,2 persen lebih banyak. Daerah itu adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dari daerah penyedot BBM terbanyak itu, DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami kelebihan penyaluran paling besar, masing-masing 128 persen dan 116 persen. Kelebihan penyaluran di kedua daerah ini terutama dipicu oleh penyaluran BBM bersubsidi jenis Premium. "Penyaluran Premium di DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing mencapai 136 persen dan 119 persen terhadap kuota,” kata dia.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Ibrahim Hasyim, mengatakan kenaikan konsumsi BBM subsidi terjadi karena mobilitas angkutan barang dan pribadi yang meningkat tajam. Namun, dia tidak menafikan adanya penyelewengan BBM bersubsidi.

Lebarnya selisih harga antara bahan bakar bersubsidi dan non-subsidi telah menjadi penyebab utama penyelewengan BBM. Saat ini selisih harga BBM subsidi yang hanya Rp4.500 per liter jauh lebih murah dibandingkan Pertamax yang berada di kisaran Rp10.000 per liter.

BBM mengalir ke pengguna industri yang seharusnya menggunakan harga non-subsidi. "Industri tentu akan mau jika ada tawaran BBM subsidi yang lebih murah," kata dia kepada VIVAnews, Rabu.