Indonesia, Hak Cipta, dan "Daftar Hitam" AS

VIVAnews - Indonesia masih termasuk negara yang bermasalah dalam pelanggaran hak cipta. Pemerintah menegakui bahwa pembajakan berbagai produk, mulai program komputer hingga barang-barang elektronik masih merajalela.

Amerika Serikat ikut mempersoalkan maraknya pembajakan di Indonesia. Washington kembali menggolongkan Indonesia dalam daftar negara sangat bermasalah dalam pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual.

Kantor berita Reuters melaporkan penyusunan daftar terbaru "negara bermasalah" itu diumumkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) di Washington DC pada Senin waktu setempat. Daftar tahunan itu dikenal dengan nama Special 301 Report, yang menyorot sejumlah negara bermasalah dengan pembajakan merek dagang.

AS berkepentingan dalam penyusunan daftar ini mengingat sebagian besar ekspor mereka terkait hak cipta.

"Laporan Special 301 tahun ini lebih signifikan, mengingat data pemerintah AS menunjukkan industri terkait hak cipta telah mendukung 40 juta pekerjaan bagi rakyat Amerika dan hingga 60 persen ekspor AS," demikian Kepala Perwakilan Dagang AS, Ron Kirk, yang bertugas memperjuangkan kepentingan dagang AS di mancanegara.  

AS tahun ini lagi-lagi menggolongkan Indonesia dalam daftar "priority watch list" untuk pelanggaran hak cipta. Menurut laporan terkini USTR, AS masih menyoroti maraknya pembajakan hak cipta lewat Internet dan meluasnya peredaran produk farmasi palsu. 

Indonesia tidak sendiri. Di daftar terbaru itu juga terdapat China, Rusia, Argentina, Kanada, India, Aljazair, Chile, Israel, Pakistan, Thailand, Ukraina, dan Venezuela.

AS melihat di negara-negara yang bermasalah itu terjadi peningkatan penjualan barang-barang bajakan maupun yang palsu lewat Internet. Bahkan volumenya bisa melampaui jumlah peredaran barang bajakan yang dijual di lapak-lapak jalanan. Pihak berwenang di negara yang bersangkutan pun masih kesulitan dalam menghadapi tren itu. 

Negara penghuni priority watch list ini nyaris sama dengan yang disusun AS tahun lalu. Namun, tahun ini punya satu pendatang baru, yaitu Ukraina.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, mengungkapkan pembajakan hak cipta ini di Indonesia telah mengundang kekhawatiran bagi para pelaku industri di negaranya. "Pelanggaran hak cipta ini menjadi salah satu tantangan bagi kedua negara saat potensi perdagangan bilateral masih sangat besar dan perlu segera ditingkatkan," kata Marciel di Jakarta Selasa, 1 Mei 2012. 

Marciel menyatakan daftar negara bermasalah yang disusun Kantor Perwakilan Dagang AS itu, tidak mengarah kepada penjatuhan sanksi. Daftar ini hanyalah peringatan dari USTR bagi negara-negara yang masih berusaha memerangi pelanggaran hak cipta bahwa perlu ada penegakan hukum dan upaya preventif lebih kuat lagi dalam mengatasi masalah ini.

"Begini, daftar dari USTR itu jangan cuma dilihat bahwa hanya AS saja yang berkepentingan atas masalah itu. Jangankan Amerika, banyak pengusaha dan artis Indonesia pun turut merasa dirugikan. Karya mereka juga banyak yang dibajak sehingga turut merugikan industri domestik dan kreativitas mereka," kata Marciel usai menghadiri suatu forum diskusi oleh lembaga Usindo.  

Dia menyatakan pelanggaran hak cipta itu sudah menjadi masalah banyak negara yang harus dipecahkan. "Maka penting menurut saya agar tidak hanya soal penegakan hukum, namun perluas pendidikan bagi publik. Belum banyak yang mengerti membeli barang bajakan adalah tindakan merugikan," kata Marciel.

Menurut USTR, Indonesia sebenarnya telah membuat sejumlah langkah positif pada 2011 dalam memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun AS tetap prihatin bahwa langkah-langkah yang telah diambil Indonesia masih belum maksimal dalam menanggulangi maraknya pembajakan dan pemalsuan barang.

Mungkin hanya kebetulan, daftar terbaru dari AS itu muncul tak lama setelah pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM, mensinyalir beberapa kawasan sentra bajakan piranti lunak komputer. Wilayah-wilayah terbesar itu antara lain di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Jabodetabek menjadi pemasok terbesar di seluruh Indonesia," kata Direktur Penyidikan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen KHI) Kementerian Hukum dan HAM,  Fathlurahman, kepada VIVAnews, 30 April 2012 .

Menurut Fahhlurahman, seluruh produk piranti lunak bajakan asal Jabodetabek dipasarkan ke seluruh pasar di Indonesia. Dugaan itu menguat dari hasil penyisiran terhadap produk piranti lunak bajakan di Ratu Plaza dan Mal Ambassador, Jakarta Selatan, pada awal April 2012.

Kedua mal ini dipilih karena sudah menjadi pengetahuan umum sebagai salah satu pusat penjualan software bajakan di Jakarta. Hasil razia cukup mencengangkan. Petugas menyita 7.436 keping CD ilegal atau bajakan.

"Disita juga 1 buah komputer yang berfungsi untuk meng-install software tidak berlisensi," kata Fathlurahman.

Penyisiran dilakukan bersama Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Business Software Alliance (BSA), Direktorat Tipideksus Bareskrim Mabes Polri, serta Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI). Kerja sama kegiatan kampanye perlindungan hak cipta itu mulai dilakukan sejak 16 Februari 2012.

Fathlurahman mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran pentingnya hak cipta. "Kampanye pentingnya hak cipta harus terus digaungkan secara konsisten. Diperlukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta " kata dia.

Salah satu bentuk kampanye yang dilakukan adalah tentang perlindungan hak cipta piranti lunak dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). "Kami juga menyebarkan materi sosialisasi berupa poster kampanye anti perangkat lunak (software) ilegal, untuk disebarluaskan," kata dia.(np)