Dibagi Ribuan Converter, Seberapa Hemat?

VIVAnews - Pemerintah segera membatasi pengunaan minyak bersubsidi. Dalam hal ini jenis premium. Sejauh ini ada tiga cara yang disiapkan. Pertama pembatasan pengunaan minyak bersubsidi untuk kendaraan pelat merah. Kedua, mobil pribadi dengan kapasitas di atas 1.500 cc diwajibkan pakai Pertamax.

Cara ketiga adalah mempercepat peralihan dari minyak ke Bahan Bakar Gas (BBG). Selanjutnya kita sebut gas saja. Guna mempercepat peralihan itu, Senin 23 Maret 2012 pemerintah mengumumkan segera membagi 25 ribu converter kits.

Ini adalah alat yang akan ditaruh di mobil, yang berfungsi sebagai pengalih dari minyak ke gas. “Dengan pembagian alat itu diharapkan dapat menghemat 0,3 juta kiloliter minyak subsidi sekitar Rp1,5 triliun," kata Dirjen Migas, Evita Legowo.

Tiga cara itulah yang akan ditempuh. Pembatasan untuk mobil pelat merah itu akan berlaku semenjak Mei 2012. Dan pembatasan untuk mobil pelat hitam di atas 1.500 cc berlaku Agustus 2012. Dengan tiga cara itu, diharapkan subsidi minyak yang selama ini memberatkan anggaran pemerintah bisa ditekan.

Tapi bisakah ketiga cara itu mulus di lapangan? Itulah yang mungkin jadi soal.  Itu sebabnya, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria, mengusulkan agar segera membuat dasar hukum yang kuat untuk program pembatasan itu. “Termasuk, mendorong dilaksanakannya konversi minyak ke gas,”katanya saat dihubungi VIVAnews di Jakarta, Senin 23 April 2012.Sebab  tanpa dasar hukum yang kuat, lanjutnya, kebijakan mengendalikan pemakaian minyak bersubsidi itu berpotensi menuai gugatan.

Selain dasar hukum yang kuat, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur yang memadai. Resiko digugat publik  lantaran ketidaksiapan SPBU, kata Sofyano, juga bisa saja terjadi.

Pemerintah juga perlu menyiapkan  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang memadai di setiap daerah. Jangan sampai ketika masyarakat mau pindah ke gas, stasiun pengisiannya terbatas. Jangan salahkan masyarakat jika mereka kembali ke minyak bersubsidi. "Sia-sia  membagi converter kit secara gratis tapi SPBG-nya langka atau terbatas," tegasnya.

Salah satu cara yang jitu mewajibkan peralihan ke gas itu, saran Sofyano, adalah pengaturan dari hulu. Dari pabrik mobilnya.  Ada baiknya diwajibkan agar sejak tahun 2013 mendatang  pemerintah mewajibkan kendaraan roda empat yang diproduksi sudah menggunakan converter kit atau berbahan bakar gas. Dengan cara ini pembeli mobil tidak terlalu repot lagi.

Ekonom dari The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, sependapat dengan usulan pembatasan itu. Dia menganjurkan agar sebelum pembatasan itu dilakukan, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dulu di setiap SPBU.  Petugas lapangan butuh petunjuk teknis soal pembatasan itu. Misalnya mobil yang dapat subsidi diberi stiker.  “Jadi, petugas lapangan harus mengenali stiker itu," katanya.

Mobil dinas atau mobil pelat merah adalah uji coba dari keputusan pembatasan ini. Mobil pribadi baru Agustus dan daerah Jawa –Bali duluan, baru daerah di luar itu. Petugas lapangan, kata Sunarsip, harus paham urut-urutan seperti ini agar tidak salah sasaran.

Pengamat Energi, Dr. Kurtubi, yakin bahwa pembatasan pengunaan minyak bersubsidi untuk mobil-mobil pelat merah akan mampu menekan besaran anggaran subsidi minyak, karena akan mengurangi pemakaian premium. "Bisa mencegah terjadinya kelebihan kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 juta kiloliter tahun ini," katanya kepada  VIVAnews.

Namun di sisi lain, Direktur Center for Petroleum and Energy Economics itu mengingatkan bahwa pemakaian minyak non subsidi atau Pertamax bagi kendaraan pelat merah, juga akan memberatkan anggaran negara di kementerian/lembaga negara.

Sebab mobil-mobil pelat merah diharuskan membeli Pertamax. “Nah, duitnya itu kan tetap memakai uang negara walau keluar dari kantong pejabat atau PNS-nya," katanya.

Bagaimana dengan pilihan pembatasan pemakaian premium berdasarkan cc mesin mobil. Seperti mobil di atas 1.500 dilarang pakai premium. Menurut Kurtubi itu  bukan solusi jangka panjang yang baik.”Karena dengan cara itu kita masih bergantung pada minyak yang harganya terus meningkat."

Itu sebabnya, Kurtubi menyarankan, agar  pemerintah tetap mendorong pemanfaatan bahan bakar gas yang harganya jauh lebih murah daripada minyak mentah. Jadi segeralah bangun infrastruktur yang mendukung percepatan pemakaian gas itu.

Pembatasan dan pengalihan itu tampaknya memang mendesak diterapkan. Sebab jika tidak, kata pengamat ekonomi Ikhsan Modjo, jumlah pemakaian minyak terus melambung.  Tidak menutup kemungkinan, katanya, tahun 2014 konsumsi  minyak subsidi akan melonjak mencapai 80 juta KL.

Jumlah yang dihitung Ikhsan Modjo itu sangat mungkin tercapai. Lihatlah tren beberapa tahun belakangan. Selama  tahun 2010 cuma sekitar 20 juta KL, sekarang sudah 40 juta KL. “Tahun  2013 bisa saja akan menjadi 60 juta KL. Makanya lakukan pengendalian BBM," katanya.

Pembatasan atau pengendalian minyak bersubsidi, lanjutnya, memang merupakan salah satu pilihan yang rasional, setelah opsi kenaikan harga tidak disetujui oleh DPR akhir Maret lalu. Jika ini dilakukan, penataan distribusi akan lebih mudah dan bagus.

Soal dasar hukum tak perlu repot. Kebijakan tersebut,  kata Ikhsan,sudah ada di dalam undang-undang, sehingga sudah tidak ada alasan untuk tidak menerapkan konsep tersebut. "UU APBN sudah jelas untuk pembatasan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Itu membuat pemerintah berhak membuat kebijakan pengendalian BBM," ujarnya.

Langkah pembatasan itu, kata  Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Evita Legowo, memang akan ampuh membatasi pengunaan BBM bersubsidi.  Jadi yang kena adalah mobil dengan cc 1.500 ke atas. “Kalau mobil dengan cc 1.498 ke bawah tidak akan kena,” katanya.

Jika langkah itu tidak dilakukan konsumsi minyak bersubsidi diperkirakan mencapai 47 juta kiloliter . Tapi jika dilakukan  pengunaan minyak subsidi bisa ditekan ke 41-42 juta KL. “Tapi tergantung kapan mulai dan bagaimana disiplin pengguna BBM itu sendiri,” katanya.

Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku bahwa mengontrol mobil-mobil di atas 1.500 cc untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi tidak mudah, karena banyak petugas SPBU yang tidak mengetahui jenis-jenis mobil.

Itu sebabnya  BPH Migas dan kepolisian segera merancang stiker yang tidak mudah dipalsukan, yang akan bekerja sama dengan dinas perhubungan dan Samsat. Dia meminta publik agar jangan memalsu atau membuat tiruan stiker itu. Ini satu-satunya cara agar petugas di lapangan mudah mengidentifikasi mana mobil yang perlu subsidi dan mana yang tidak.

Converter Kit Cukup Ampuh

Rencana pemerintah membagi converter kit bisa menekan pengunaan minyak dalam jangka panjang. Dengan membagi 25 ribu saja bisa hemat triliunan. “Diharapkan dapat menghemat 0,3 juta kiloliter BBM atau subsidi sekitar Rp1,5 triliun," kata Evita Legowo.

Evita menjelaskan bahwa sampai saat ini pemanfaatan gas bumi untuk sektor transportasi belum maksimal, terutama karena kurangnya pasokan gas, terkendala infrastruktur, serta masih mahalnya converter kits.

Selain itu, untuk menggalakkan penggunaan gas, tahun ini pemerintah  akan membangun infrastruktur gas bumi atau SPBG di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Stasiun pengisian ini juga akan dibangun di DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya.

"Sedangkan SPBG LGV akan dibangun terutama di daerah-daerah yang tidak tersedia alokasi gas bumi dan infrastruktur pipa gas seperti Bandung, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya. LGV adalah gas elpiji untuk kendaraan di Pertamina yang  dijual dengan merek V-Gas.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi mengatakan bahwa konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas harus bisa terealisasi paling lambat pada 2013.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, ujar Eri, setiap mobil yang keluar dari pabrik harus sudah dipasang converter kit. Konversi  minyak ke gas ini merupakan salah satu cara membatasi dan mengendalikan minyak bersubsidi.