FOKUS

Pindah Ibukota atau Pusat Pemerintahan?

SBY akan memanggil semua menterinya usai Lebaran guna membahas perpindahan ibukota.

ddd
Senin, 6 September 2010, 19:51 Elin Yunita Kristanti
 
  (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews -- Rencana pemindahan ibukota dari Jakarta yang sumpek, bukan lagi sekedar wacana. Usai libur hari raya Idul Fitri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan langkah riil.

SBY akan memanggil semua menterinya. Agendanya, khusus membahas kerangka perencanaan komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan perpindahan ibukota.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, dalam rapat besar Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu, semua dokumen yang telah diselesaikan, termasuk kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibukota, akan dikerucutkan.

"Presiden berharap ada konsolidasi intens antara Kementerian dan Lembaga untuk menyatukan rumusan kajian soal perpindahan ibukota," kata Velix, Senin, 6 September 2010. 

Dari berbagai kajian, saat ini ada tiga opsi pemindahan ibukota yang mengemuka.

Skenario pertama, adalah yang realistis: ibukota  tetap di Jakarta, namun harus menata,  membenahi, dan memperbaiki berbagai persoalannya. Yang utama adalah kemacetan yang makin akut.

"Kalau ingin tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta," kata SBY saat buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jakarta.

Skenario kedua adalah skenario moderat. Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari  ibukota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibukota negara karena faktor historis, namun pusat  pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru.

Contoh kasus adalah Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya -- yang tak jauh jaraknya.

Namun, seperti halnya Malaysia, perlu waktu tak sebentar. Negeri jiran membutuhkan waktu 5 - 7 tahun untuk membangun Putrajaya. Dana yang dihabiskan pun tak main-main sekitar Rp80 triliun.

Sementara skenario ketiga adalah yang paling radikal, tapi juga yang paling ideal. Dalam opsi ini, ibu kota negara benar-benar baru. Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis.

"The real capital, the real goverment center akan dipindahkan. Itu seperti Canberra (Australia), Brasilia (Brasil), Ankara (Turki), dan tempat-tempat yang lain," kata SBY.

Antara Jonggol - Palangka Raya

Di tengah wacana itu, ada banyak calon ibukota atau pusat pemerintahan Republik Indonesia yang diajukan. Menurut Velix, salah satunya adalah Palangkaraya.

Ini menurut Tim Visi 2033 dibawah Andrinof Chaniago, akademisi Universitas Indonesia. Ini senada dengan pendapat mantan presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga mengamini pendapat ayahnya, Soekarno.

"Palangkaraya sangat bagus untuk dijadikan ibukota, dan sangat cocok," kata Mega. Letaknya yang di tengah, bebas bencana dan lahannya yang luas jadi alasan.

Sementara, politisi Akbar Tandjung lebih memilih 'yang dekat-dekat saja' agar tak berbiaya besar. 

"Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau Jawa," kata Akbar Tandjung ditemui VIVAnews.

Untuk kategori ini, dua kota digadang-gadang jadi calon. Jonggol dan Karawang, meski sejumlah ilmuwan menilainya bukan jawaban yang solutif.

Namun, buru-buru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian minta masyarakat tak spekulatif. Kata dia, gagasan yang sedang berkembang saat ini baru dimaksudkan untuk perpindahan pusat pemerintahan, bukan lantas menomorduakan Jakarta yang kini menjadi Ibukota RI.

"Kalau Ibukota tidak, tetap di Jakarta," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Senin, 6 September 2010. "Kalau, rencana perpindahan pusat pemerintahan 10 tahun lagi."

Pemerintah, beber Hatta, juga belum menaksir kota tertentu sebagai pusat pemerintahan. Ini baru kajian.

Meski baru di awang-awang tak ada salahnya bersiap. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, pemindahan ibu kota pemerintahan akan berimplikasi dengan dinamika pembangunan gedung-gedung pemerintahan jika seluruh pusat pemerintahan akan dipindahkan ke ibukota baru.

Kecuali jika nantinya diputuskan, kekuasaan eksekutif dan legislatif akan di pisah di ibu kota yang berbeda.

Lalu bagaimana nasib rencana pembangunan gedung baru DPR yang bakal menelan Rp1,2 triliun?

"Itu bisa sebagai salah satu pertimbangan kalau kita ingin membangun pusat pemerintahan yang komprehensif, di situ ada kantor-kantor eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain," kata dia.

"Kalau konteksnya seperti itu, pembangunan gedung DPR itu bisa ditunda dan disesuaikan dengan grand desain yang matang dari pusat pemerintahan yang baru itu." (hs)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
nur choirul afif
27/11/2010
Hendaknya media massa (TV, Radio, Koran, dll) terus mengopinikan pemindahan Ibukota ke Palangkaraya - Kaltim. Dan menyadarkan pentingnya pemindahan Ibukota RI. Semoga diwujudkan dalam jangka waktu yang singkat
Balas   • Laporkan
mulyadi
29/09/2010
jika memang diperlukan ibukota pindah karena kesemrautan yang tidak pernah bisa terurai di jakarta ini sebaiknya segera dilakukan.jangan tunggu lama
Balas   • Laporkan
takinsima
25/09/2010
kalau ibukota jakarta dipindahkan itu bertanda bahwa negara yg kita cintai ini tdk mampu mengurus diri hanya karna problem macet akhirnya ibukota mau dipindahkan,solusi macet gampang buat aturan 1 rumah hanya boleh memilik 1mobil+motor selesai kan ?
Balas   • Laporkan
taufik alwi
21/09/2010
Dengan Segala MACAM Persoalan Nasional dan UTANG NEGARA YANG MENUMPUK. maka PEMBENAHAN Ibukota jauh lebih praktis.KONSEP MEGAPOLITAN yang pernah menjadi wacana juga merupakan SOLUSI PRAKTIS DI MASA KRISIS. idealnya MENYELESAIKAN MASALAH SECARA STRATEGIS.
Balas   • Laporkan
ulfan
21/09/2010
Aspek Sosial kesiapan MASYARAKAT ASLI terhadap kompleksitas kemajuan urbanlain perlu dipertimbangkan. Kerusuhan SAMPIT KALIMANTAN TENGAH yang mengoorbankan RIBUAN Penduduk MADURA dengan Korban TANPA KEPALA adalah Tragedi KALTENG.JANGAN LUPAKAN SEJARAH !!
Balas   • Laporkan
ulfan
21/09/2010
Aspek Sosial kesiapan MASYARAKAT ASLI terhadap kompleksitas kemajuan urbanlain perlu dipertimbangkan. Kerusuhan SAMPIT KALIMANTAN TENGAH yang mengoorbankan RIBUAN Penduduk MADURA dengan Korban TANPA KEPALA adalah Tragedi KALTENG.JANGAN LUPAKAN SEJARAH !!
Balas   • Laporkan
watongbest
21/09/2010
no coment.....ah
Balas   • Laporkan
djamrus
17/09/2010
Opsi ke dua pun sudah bagus, rencana yg sdh ada sejak era Bung Karno jangan mundur, dan jangan hanya numpuk di pulau Jawa, jgn khawatir biaya, APBN saja sudah mencapai 1.000 T, semoga tdk ada yg mengganggu SBY dlm melaksanakan rencana Bung Karno ini.
Balas   • Laporkan
adi
11/09/2010
saya sangat setuju apalagi melihat kondisi pulau jawa yang semakin padat, jika ibukota dipindahkan dipulau jawa, sama juga bohong. untuk meratakan pembangunan saya kira saya punya dua opsi kota yang bisa dijadikan ibukota yaitu balikpapan dan palangkaraya
Balas   • Laporkan
sammy
07/09/2010
ngga ada gunanya semua menteri dipanggil, dengan memindah ibukota atau memindah pusat pemerintahan sama aja memindah lahan korupsi dari jakarta ke tempat yg baru....yg perlu dipindah itu akhlak, mental dan moralnya
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com