Pindah Ibukota atau Pusat Pemerintahan?

Gladi HUT Satpol PP di Silang Monas
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

VIVAnews -- Rencana pemindahan ibukota dari Jakarta yang sumpek, bukan lagi sekedar wacana. Usai libur hari raya Idul Fitri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan langkah riil.

SBY akan memanggil semua menterinya. Agendanya, khusus membahas kerangka perencanaan komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan perpindahan ibukota.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, dalam rapat besar Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu, semua dokumen yang telah diselesaikan, termasuk kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibukota, akan dikerucutkan.

"Presiden berharap ada konsolidasi intens antara Kementerian dan Lembaga untuk menyatukan rumusan kajian soal perpindahan ibukota," kata Velix, Senin, 6 September 2010. 

Anak Selebgram Aghnia Punjabi Diduga Dianiaya Pengasuh, Badan Diduduki hingga Kepala Dibanting

Dari berbagai kajian, saat ini ada tiga opsi pemindahan ibukota yang mengemuka.

Skenario pertama, adalah yang realistis: ibukota  tetap di Jakarta, namun harus menata,  membenahi, dan memperbaiki berbagai persoalannya. Yang utama adalah kemacetan yang makin akut.

"Kalau ingin tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta," kata SBY saat buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jakarta.

Skenario kedua adalah skenario moderat. Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari  ibukota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibukota negara karena faktor historis, namun pusat  pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru.

Contoh kasus adalah Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya -- yang tak jauh jaraknya.

Namun, seperti halnya Malaysia, perlu waktu tak sebentar. Negeri jiran membutuhkan waktu 5 - 7 tahun untuk membangun Putrajaya. Dana yang dihabiskan pun tak main-main sekitar Rp80 triliun.

Sementara skenario ketiga adalah yang paling radikal, tapi juga yang paling ideal. Dalam opsi ini, ibu kota negara benar-benar baru. Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis.

"The real capital, the real goverment center akan dipindahkan. Itu seperti Canberra (Australia), Brasilia (Brasil), Ankara (Turki), dan tempat-tempat yang lain," kata SBY.

Antara Jonggol - Palangka Raya

Di tengah wacana itu, ada banyak calon ibukota atau pusat pemerintahan Republik Indonesia yang diajukan. Menurut Velix, salah satunya adalah Palangkaraya.

Ini menurut Tim Visi 2033 dibawah Andrinof Chaniago, akademisi Universitas Indonesia. Ini senada dengan pendapat mantan presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga mengamini pendapat ayahnya, Soekarno.

"Palangkaraya sangat bagus untuk dijadikan ibukota, dan sangat cocok," kata Mega. Letaknya yang di tengah, bebas bencana dan lahannya yang luas jadi alasan.

Sementara, politisi Akbar Tandjung lebih memilih 'yang dekat-dekat saja' agar tak berbiaya besar. 

"Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau Jawa," kata Akbar Tandjung ditemui VIVAnews.

Untuk kategori ini, dua kota digadang-gadang jadi calon. Jonggol dan Karawang, meski sejumlah ilmuwan menilainya bukan jawaban yang solutif.

Namun, buru-buru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian minta masyarakat tak spekulatif. Kata dia, gagasan yang sedang berkembang saat ini baru dimaksudkan untuk perpindahan pusat pemerintahan, bukan lantas menomorduakan Jakarta yang kini menjadi Ibukota RI.

Suara Golkar di Pemilu 2024 Naik Signifikan, Airlangga: Hitungan Kami Dapat 102 Kursi

"Kalau Ibukota tidak, tetap di Jakarta," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Senin, 6 September 2010. "Kalau, rencana perpindahan pusat pemerintahan 10 tahun lagi."

Pemerintah, beber Hatta, juga belum menaksir kota tertentu sebagai pusat pemerintahan. Ini baru kajian.

Meski baru di awang-awang tak ada salahnya bersiap. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, pemindahan ibu kota pemerintahan akan berimplikasi dengan dinamika pembangunan gedung-gedung pemerintahan jika seluruh pusat pemerintahan akan dipindahkan ke ibukota baru.

Kecuali jika nantinya diputuskan, kekuasaan eksekutif dan legislatif akan di pisah di ibu kota yang berbeda.

Lalu bagaimana nasib rencana pembangunan gedung baru DPR yang bakal menelan Rp1,2 triliun?

"Itu bisa sebagai salah satu pertimbangan kalau kita ingin membangun pusat pemerintahan yang komprehensif, di situ ada kantor-kantor eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain," kata dia.

"Kalau konteksnya seperti itu, pembangunan gedung DPR itu bisa ditunda dan disesuaikan dengan grand desain yang matang dari pusat pemerintahan yang baru itu." (hs)

Viral Anak Selebgram Malang Dianiaya Pengasuhnya, Polisi Langsung Tangkap Pelaku
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Terminal 2 Bandara Soetta

Banyak yang Mudik H-4, Menhub Minta Maskapai Berikan Promo di H-10

Kementerian Perhubungan, mendapatkan fakta terkait dengan pergerakan penumpang dalam periode angkutan mudik Lebaran 2024. Pemudik menumpuk di H-4, H-3 lebaran Idul Fitri.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024